ACEH TAMIANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus mempercepat upaya pemulihan pascabencana banjir, terutama melalui pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (P) Drs. Armia Pahmi, MH, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., di Aula Kantor Bupati, Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut membahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir serta pemulihan infrastruktur di berbagai sektor.
Dalam paparannya, Bupati Armia menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap sudah mulai direalisasikan.
Salah satu program yang berjalan adalah pembangunan 200 unit rumah melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi, serta rencana tambahan 300 unit di wilayah Kampung Kota Kuala Simpang.
“Pembangunan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Kami juga terus menelusuri ketersediaan lahan, termasuk memanfaatkan lahan HGU dan perkebunan yang belum produktif,” ujar Armia.
Selain sektor perumahan, Pemkab Aceh Tamiang juga melaporkan perkembangan di bidang lain, seperti penyaluran bantuan 11 unit ambulans untuk layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
Beberapa proyek strategis yang tengah berjalan antara lain pembangunan jembatan di Aras Sembilan yang saat ini memasuki tahap tender, serta rencana pembangunan jembatan permanen di Pematang Durian dan Balik Karang untuk menggantikan jembatan gantung.
Sementara itu, Dirjen Imran mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Ia menekankan pentingnya tiga fokus utama, yakni konsolidasi data, pemantauan lapangan, dan pembentukan posko terpadu.
“Validasi data menjadi kunci agar seluruh program tepat sasaran. Saat ini masih ada data infrastruktur dan perumahan yang perlu dilengkapi, termasuk dokumentasi foto dan koordinat lokasi,” tegas Imran.
Ia juga meminta agar data kerusakan rumah segera difinalisasi guna menentukan skema pembangunan, baik secara mandiri maupun komunal.
Selain itu, Imran mendorong pembentukan Posko Transisi Pascabencana untuk memantau perkembangan secara menyeluruh, termasuk memastikan ketersediaan listrik dan air bersih dengan dukungan PLN dan PDAM.
“Posko ini penting untuk mengintegrasikan laporan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi,” tambahnya.
Rakor berlangsung konstruktif dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, BPBD, PDAM, Forkopimcam, serta sejumlah undangan lainnya.[]
