 |
| Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) bertema Optimalisasi Peran Koreg dan Sinergitas Lintas Instansi Program MBG di Provinsi Aceh yang berlangsung di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis (7/5/2026). Foto: Dok. BGN |
BANDA ACEH – Upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh terus didorong melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pengawasan yang akuntabel dan profesional.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) bertema Optimalisasi Peran Koreg dan Sinergitas Lintas Instansi Program MBG di Provinsi Aceh yang digelar di Hotel Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan itu turut dihadiri Irwasda Polda Aceh, Djoko Susilo, serta perwakilan Kapolres dari seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Dalam forum tersebut, penguatan fungsi Koordinator Regional (Koreg) menjadi salah satu fokus utama pembahasan.
Koreg bersama wakil Koreg ditegaskan memiliki peran sebagai fasilitator dan penasihat dalam pelaksanaan program.
Tugas utama mereka meliputi meninjau laporan dari Koordinator Wilayah (Korwil) serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung kelancaran program.
Namun demikian, Koreg disebut tidak memiliki kewenangan eksekutorial dalam pengambilan keputusan akhir.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya integritas seluruh jajaran pelaksana di lapangan, mulai dari Korwil hingga Koordinator Kecamatan (Korcam).
Para Korcam diminta menyampaikan seluruh kondisi dan kendala secara jujur, objektif, dan transparan tanpa takut terhadap intimidasi dari pihak mana pun.
Sementara itu, Korwil diingatkan agar menjalankan fungsi verifikasi dan pengawasan secara profesional serta menjaga independensi dengan menghindari potensi benturan kepentingan dengan yayasan maupun mitra kerja.
Rakerwas juga menyoroti pentingnya sinergi multipihak dalam menyukseskan Program MBG di Aceh.
Keberhasilan program dinilai sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara Badan Gizi Nasional (BGN), Itwasda Polda Aceh, pemerintah daerah, jajaran kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga mitra lokal di daerah.
Pendekatan persuasif, dialogis, dan kolaboratif disebut menjadi strategi utama dalam membangun dukungan masyarakat terhadap program peningkatan gizi tersebut.
Dalam kesimpulan rapat, peserta menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan implementasi Program MBG di Aceh.
“Sinergi antara instansi vertikal, pemerintah daerah, serta komunitas lokal harus terus diperkuat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegas Kareg Aceh, Mustafa Kamal.
Selain itu, seluruh unsur pelaksana, baik di tingkat Koreg, Korwil, maupun Korcam, diminta menjaga integritas dan profesionalisme demi menjaga kredibilitas serta keberlanjutan program di masa mendatang.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.[]
