 |
| Agus Halim, SE.Ak, CEC.CPM/ Kepala Dinas Kominfo Kota Sabang. |
Medan – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksa) Kota Sabang, Agus Halim, SE.Ak., C.EC., C.PM., mengikuti Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Hotel Aryaduta Medan, pada 1–2 Juli 2026.
Forum bertema "Digital Insights, Better Governance" tersebut diikuti perwakilan dari 96 pemerintah kota di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam mempercepat transformasi digital demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Beragam agenda dibahas dalam forum tersebut, mulai dari dialog kebijakan tingkat tinggi, penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah, hingga pemaparan materi mengenai kepemimpinan digital, analisis data untuk perumusan kebijakan publik, serta strategi menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi.
Direktur Akselerasi Teknologi Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Aris Kurniawan, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa transformasi digital harus menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
"Melalui kebijakan nasional komunikasi digital, pemerintah mendorong setiap daerah membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, terintegrasi, dan berbasis data. Kota yang tangguh adalah kota yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, memperkuat ketahanan informasi, serta mempercepat pembangunan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfotiksa Kota Sabang, Agus Halim, menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghadirkan teknologi, tetapi juga membangun sistem pemerintahan yang lebih cerdas, transparan, responsif, dan akuntabel.
Menurutnya, tema "Digital Insights, Better Governance" menjadi pengingat bahwa data yang akurat dan teknologi digital harus menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
"Bagi Kota Sabang, digitalisasi merupakan instrumen penting untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kolaborasi antarperangkat daerah, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Melalui sinergi antardaerah dalam forum ini, kami optimistis inovasi digital akan semakin mempercepat terwujudnya pemerintahan yang melayani dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat," kata Agus Halim.
Dalam kesempatan yang sama, peneliti bidang analisis media sosial, Christiany Juditha, menjelaskan bahwa pemanfaatan Analisis Media Sosial (AMS) menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik di era digital.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus dapat mendengar aspirasi publik secara cepat, akurat, dan berbasis data.
Melalui AMS, pemerintah daerah dapat memetakan opini masyarakat, mendeteksi isu sejak dini, serta menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Banda Aceh sekaligus Wakil Ketua Digital Forum Aceh, Rahadian.
Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi serta berbagi praktik terbaik antar pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital.
"Pemanfaatan data dan teknologi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Digital Forum Aceh berkomitmen terus mendorong sinergi antarpemerintah daerah agar transformasi digital tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh," ujarnya.
Melalui keikutsertaannya dalam Forum Komdigi Apeksi 2026, Pemerintah Kota Sabang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang modern, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.[]
