 |
| Pekerja SPPG menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis. Foto: Humas BGN. |
BANDA ACEH – Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Wilayah Aceh menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Karena itu, penguatan kapasitas dan evaluasi SPPG dinilai lebih penting daripada menerapkan pola baru yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program.
Ketua IPI Wilayah Aceh, Tgk Sayid Abdullah, mengatakan berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam penyaluran MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem secara berkelanjutan.
Menurutnya, SPPG memiliki peran penting karena dirancang untuk mengelola penyediaan makanan dalam jumlah besar dengan memperhatikan standar pengolahan, keamanan pangan, dan pemenuhan kebutuhan gizi.
Jika masih terdapat dapur SPPG yang belum maksimal, persoalan tersebut, kata dia, sebaiknya dibenahi dan diperkuat, bukan menjadi alasan untuk mengalihkan fungsi penyediaan makanan kepada pihak lain.
“Peran SPPG harus terus ditingkatkan agar pelaksanaan program MBG lebih maksimal ke depan. Kekurangan selama ini perlu terus dievaluasi dan diperbaiki,” kata Tgk Sayid Abdullah, Kamis (10/9/2026).
Kantin Sekolah Dinilai Perlu Dikaji
Tgk Sayid Abdullah juga menanggapi wacana menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari penyaluran MBG. Menurutnya, gagasan tersebut perlu dikaji secara matang karena fungsi kantin sekolah berbeda dengan SPPG.
Ia khawatir sebagian kantin sekolah belum memiliki kapasitas untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar sesuai kebutuhan peserta didik.
“Kalau kantin harus menyiapkan banyak porsi makanan, kita khawatir justru tidak mampu. Apalagi jumlah siswa yang harus dilayani bisa sangat banyak,” ujarnya.
Menurutnya, apabila kantin sekolah diberi tanggung jawab menyediakan makanan MBG, sejumlah aspek harus dipastikan terlebih dahulu, mulai dari kapasitas produksi, tenaga pengolah, peralatan, sanitasi, kebersihan, pemenuhan standar gizi, keamanan pangan hingga distribusi.
Karena itu, ia menilai penguatan SPPG merupakan pilihan yang lebih tepat. Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik.
“MBG sudah tepat diurus oleh SPPG. Kalau ada kekurangan, tinggal dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada masalah kemudian dibuat pola baru yang justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” katanya.
BGN Diminta Diberi Ruang Melakukan Pembenahan
IPI Aceh juga menilai momentum pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Tgk Sayid Abdullah berharap pimpinan BGN diberikan ruang untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang masih terjadi sehingga program tersebut dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuan utamanya.
“Kalau dapur SPPG belum maksimal bisa terus diperbaiki dan dimaksimalkan. Apalagi saat ini sudah ganti pimpinan, layak diberikan kesempatan kepada Kepala BGN untuk terus memperbaiki,” ujarnya.
Pesantren Diusulkan Terlibat dalam Pengembangan SPPG
Di sisi lain, IPI Aceh mendorong pesantren yang memiliki pengalaman mengelola dapur dalam skala besar untuk turut dilibatkan dalam pengembangan SPPG.
Menurut Tgk Sayid Abdullah, banyak pesantren di Aceh telah memiliki pengalaman menyediakan makanan bagi ratusan hingga ribuan santri setiap hari. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal dalam mendukung penyediaan makanan bergizi melalui SPPG.
“Pesantren yang sudah bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun membuka dapur umum untuk santri sekiranya juga dapat dilibatkan dalam membuka dapur baru atau mengaktifkan yang sudah ada, karena sudah berpengalaman menyajikan makanan kepada ratusan bahkan ribuan santri,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah lebih fokus memperkuat sistem yang telah berjalan dengan meningkatkan kapasitas SPPG, memperketat pengawasan, serta melakukan evaluasi terhadap setiap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Dengan penguatan tersebut, pelaksanaan MBG diharapkan dapat berjalan optimal tanpa menambah beban sekolah, sementara peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi, aman, dan sesuai standar yang ditetapkan.[]
