BANDA ACEH — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengungkapkan sejumlah langkah strategis Polri dalam menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Hal itu disampaikan Ruddi saat menghadiri Forum Ngopi Kebangsaan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Ruddi mengatakan Polri, khususnya Polda Aceh, tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga terlibat dalam proses pemulihan pascabencana. Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat, memulihkan kondisi sosial dan infrastruktur, serta memperkuat ketahanan nasional.
Menurutnya, penanganan pascabencana oleh Polri dilakukan melalui sejumlah tahapan, diawali asesmen dan pemetaan untuk mengidentifikasi kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta potensi risiko.
Tahapan tersebut dilanjutkan dengan intervensi kemanusiaan dan psikososial, antara lain melalui bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, dukungan psikososial dan trauma healing, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional,” ungkap Ruddi, yang juga merupakan alumni Lemhannas P3N XXV.
Polri Bangun 265 Titik Sumur Bor
Dalam pemulihan kebutuhan dasar masyarakat, Polda Aceh juga membangun 265 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak bencana.
Rinciannya, 10 titik melalui program Kapolri, 46 titik melalui program Kapolda Aceh, dan 209 titik melalui program Aslog Kapolri.
Ruddi mengatakan berbagai intervensi tersebut memiliki dampak strategis jika dilihat dari perspektif ketahanan nasional atau Astagatra.
Dari aspek keamanan, langkah tersebut dinilai memperkuat human security sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sementara dari aspek sosial budaya, pemulihan psikososial dan penyediaan hunian tetap (huntap) turut mendukung pemulihan kohesi sosial masyarakat.
“Sedangkan dari aspek ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat mencegah kelumpuhan ekonomi lokal. Model intervensi mandiri berbasis siklus infrastruktur ini terbukti sangat efektif dalam memulihkan ketahanan komunitas pascabencana secara komprehensif,” ujarnya.
Menurut Ruddi, berbagai langkah tersebut sejalan dengan tema Ngopi Kebangsaan IKAL Aceh, yakni “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional.”
IKAL Aceh Dorong Pertukaran Gagasan Strategis
Ketua DPD IKAL Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas mengapresiasi kehadiran peserta dalam forum tersebut. Menurutnya, Ngopi Kebangsaan tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga wadah bertukar gagasan mengenai berbagai persoalan strategis.
Syahrizal mengatakan jumlah alumni Lemhannas di Aceh yang aktif dalam berbagai kegiatan IKAL bersifat dinamis. Saat ini, belasan alumni relatif aktif dalam kegiatan IKAL Aceh. Sementara secara keseluruhan, alumni yang pernah mengikuti program PPRA maupun PPSA dan kemudian berkiprah di berbagai bidang jumlahnya telah mencapai lebih dari 200 orang.
“DPD IKAL Aceh terus berupaya menjadi wadah bagi para alumni untuk memberikan pemikiran serta kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, Ngopi Kebangsaan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk membahas isu-isu strategis,” ujar Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut.[]
