BANDA ACEH — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, mengajak para cendekiawan Muslim tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga mengedepankan kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Taqwaddin dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII ICMI Aceh di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
“Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” kata Taqwaddin.
Menurutnya, kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik maupun kemampuan menyampaikan gagasan. Seorang cendekiawan harus mampu menerjemahkan ilmu dan pemikirannya menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak para cendekiawan Muslim Aceh ikut mengambil peran dalam mewujudkan Aceh yang mulia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Belajar dari Sejarah Aceh
Dalam sambutannya, Taqwaddin turut mengangkat sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional. Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh pernah menjadi salah satu kekuatan politik dan perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara, sekaligus berkembang sebagai pusat intelektual Islam.
Ia menyebut sejarah Aceh dan Belanda sebagai salah satu bagian penting yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi masa kini.
Taqwaddin menyampaikan pandangan mengenai hubungan awal Aceh dan Belanda, termasuk klaim bahwa Aceh pernah mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603.
“Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” ujarnya.
Ia juga menceritakan pengalamannya ketika seorang profesor berkebangsaan Belanda pernah menyampaikan permintaan maaf terkait sejarah konflik antara Belanda dan Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Menurut Taqwaddin, berbagai catatan sejarah tersebut semestinya tidak berhenti sebagai kebanggaan masa lalu. Sejarah harus menjadi sumber inspirasi untuk membangun Aceh yang lebih kuat dan mandiri.
Hubungan Aceh dan Belanda sendiri kemudian berkembang menjadi konflik panjang. Perang Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 dan berlangsung selama beberapa dekade.
Ketahanan Pangan dan Lumbung Padi
Dari sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian mengaitkannya dengan persoalan Aceh saat ini, terutama mengenai ketahanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, keberadaan lumbung padi di rumah menjadi salah satu simbol kemandirian dan kesejahteraan keluarga Aceh.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” katanya.
Menurutnya, lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki cadangan pangan sehingga tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Karena itu, ketahanan pangan dinilai perlu menjadi salah satu agenda penting yang diperjuangkan ICMI Aceh.
Ketahanan pangan, kata Taqwaddin, bukan hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut kemandirian ekonomi, kesejahteraan dan martabat daerah.
Para cendekiawan, lanjutnya, harus mampu membaca berbagai persoalan tersebut sekaligus menawarkan gagasan dan solusi yang dapat diterapkan di tengah masyarakat.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Kepemimpinan ICMI Berbasis Gagasan dan Keteladanan
Taqwaddin juga menjelaskan perbedaan karakter kepemimpinan di ICMI dengan kepemimpinan kepala daerah.
Menurutnya, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran dan fungsi kelembagaan yang berbeda.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” ujarnya.
Ia mengatakan kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan lebih bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi serta kerja bersama.
Dalam kesempatan itu, Taqwaddin juga menyinggung perjalanan kepemimpinan ICMI Aceh pada periode sebelumnya. Ia menyebut dinamika organisasi ketika itu sempat membuat roda organisasi tidak berjalan optimal.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” ujarnya.
Atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, kemudian disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk menjaga keberlangsungan organisasi.
Kini, dalam Musywil VIII, Taqwaddin menyatakan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
“Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” katanya.
Ia berharap proses pemilihan berlangsung dalam suasana persaudaraan dan santun dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi serta kemajuan Aceh.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan, khususnya dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, ICMI diharapkan tidak hanya menjadi rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga menjadi kekuatan gagasan yang mampu menghadirkan kontribusi dan perubahan nyata bagi Aceh.[]
