BANDA ACEH – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan pemulihan pascabencana Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia memastikan ruang komunikasi tetap terbuka untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurut dia, Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Pemulihan tersebut, kata Taufik, mencakup berbagai sektor penting, antara lain pendidikan, kesehatan, serta penyediaan rumah hunian bagi masyarakat terdampak.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Selain itu, komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Ia mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pemulihan. Karena itu, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperoleh masukan dan mencari solusi atas persoalan yang masih terjadi di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujar Taufik.
Untuk memperkuat akses informasi bagi masyarakat, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” katanya.
Taufik berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada aksi penyampaian aspirasi tersebut. Ia menilai kritik dan masukan mahasiswa merupakan bagian penting dalam mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” tuturnya.
Mahasiswa Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Gayo Lues. Dari hasil pemantauan, mahasiswa masih menemukan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana namun belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses belajar masyarakat di wilayah terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Adapun Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Mahasiswa juga mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung antara mahasiswa dan Plt Sekda Aceh.
Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.[]
