JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Sejumlah langkah strategis dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari penguatan inklusi keuangan hingga kesiapan menghadapi potensi El Nino dan dampak erupsi gunung berapi.
Dalam upaya memperluas akses layanan keuangan, pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan masyarakat telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Presiden Prabowo mengarahkan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Pelaksanaannya akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia.
Selain rekening perbankan, pemerintah juga akan memperkuat penggunaan QRIS sebagai gateway sistem pembayaran. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Antisipasi Potensi El Nino
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas kesiapan menghadapi potensi El Nino yang dapat berdampak terhadap kondisi pangan dan kehidupan masyarakat.
Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, salah satunya melalui keberlanjutan program bantuan pangan berupa beras. Bantuan yang telah disalurkan hingga September akan dilanjutkan pada Oktober, November, dan Desember sesuai arahan Presiden.
Selain mengantisipasi dampak El Nino, pemerintah terus memantau perkembangan erupsi sejumlah gunung berapi. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas masyarakat, perekonomian, distribusi logistik, serta kelancaran penerbangan di wilayah terdampak.
Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat, memperluas akses layanan keuangan, menjaga ketahanan ekonomi dan pangan, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan di tengah berbagai tantangan.
Melalui penguatan inklusi keuangan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta perubahan iklim, pemerintah berupaya memastikan masyarakat memiliki akses layanan yang lebih luas sekaligus terlindungi dari berbagai risiko yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi.[]
