JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan terkait untuk memantau penanganan bencana sekaligus memastikan kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana berikutnya.
Rapat digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat dan diikuti dengan penguatan kesiapsiagaan serta mitigasi.
Sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana alam. Karena itu, pemerintah terus memperkuat langkah penanganan, pemulihan, dan mitigasi bencana secara menyeluruh.
Dalam penanganan dampak gempa di Flores, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi. Pemulihan layanan publik dan aktivitas ekonomi juga terus dipercepat agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Pemerintah juga menyalurkan Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mempercepat pembangunan hunian sementara dan rehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana.
Untuk mendukung penanganan darurat dan distribusi bantuan, pemerintah memperkuat konektivitas transportasi laut dan udara di wilayah NTT, terutama untuk memastikan kelancaran mobilisasi logistik dan kebutuhan masyarakat.
Rapat juga membahas langkah antisipasi terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, termasuk penanganan sekitar 45.000 penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan.
Pemerintah menyiapkan skema pengembalian dana 100 persen (refund) atau penjadwalan ulang penerbangan (reschedule) tanpa biaya tambahan bagi penumpang terdampak. Kapasitas transportasi darat dan laut juga akan ditambah sebagai alternatif mobilitas masyarakat.
Selain itu, pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap pergerakan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan.
Di sektor lain, penanganan dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga diperkuat melalui operasi darat dan udara. Upaya tersebut didukung 55 pesawat untuk mempercepat pemadaman dan penanganan titik api.
Presiden juga meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang lebih komprehensif, termasuk penguatan sarana, prasarana, dan peralatan penanggulangan bencana agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai ancaman.
Presiden menegaskan bahwa setiap penanganan bencana harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas respons dan kesiapsiagaan pemerintah.
Pemerintah memastikan akan terus hadir hingga wilayah terdampak kembali pulih, sekaligus memperkuat sistem mitigasi agar Indonesia semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.[]
