.jpg)
JAKARTA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., menerima penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Platinum, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Aceh hadir mewakili Kajati Aceh untuk menerima piagam penghargaan sekaligus penyematan pin dari Menteri ATR/Kepala BPN.
Penghargaan bernomor 753/Pgm-SK.05/XI/2026 tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinergi Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Polda Aceh dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Aceh dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah Provinsi Aceh.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut dinilai berperan penting dalam mendukung penyelesaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan atas kerja sama dalam mendukung operasi penanganan tindak pidana pertanahan. Menurutnya, keberhasilan pencapaian target operasi tidak terlepas dari sinergi seluruh unsur yang terlibat.
Ia menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kolaborasi lintas lembaga dan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Pada 2026, penghargaan tersebut diberikan kepada 75 penerima yang terdiri atas Kapolda, Kajati, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari 25 provinsi di Indonesia.
Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi salah satu institusi yang menerima penghargaan atas keberhasilannya menyelesaikan Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten/kota.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam mendukung penegakan hukum di bidang pertanahan melalui kerja sama lintas lembaga.
Ke depan, Kejati Aceh berkomitmen memperkuat koordinasi bersama Polda Aceh dan Kanwil BPN Provinsi Aceh untuk meningkatkan pencegahan serta penanganan tindak pidana pertanahan secara profesional, terpadu, dan berkelanjutan.[]
.jpg)
