 |
| Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Ingin Jaya yang juga Keuchik Gampong Pante, Ir. Safwan M. Sabi, bersama Keuchik Gampong Gani, Bukhari, S.S.E., menyampaikan aspirasi terkait wacana legalitas penggunaan Dana Desa untuk biaya perjalanan dinas aparatur gampong kepada Sekda Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., di Kota Jantho, Rabu (11/11/2026). |
KOTA JANTHO – Forum Keuchik Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, mewacanakan penggunaan Dana Desa untuk membiayai perjalanan dinas keuchik dan perangkat gampong yang menghadiri acara pernikahan warga di luar wilayah gampong.
Usulan tersebut muncul seiring meningkatnya hubungan sosial dan kekerabatan masyarakat lintas daerah melalui perkawinan antarwilayah maupun antarsuku. Kondisi ini dinilai turut menambah kebutuhan biaya transportasi dan akomodasi bagi aparatur gampong yang menghadiri prosesi pernikahan warganya.
Untuk memperjuangkan gagasan tersebut, Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Ingin Jaya, Ir. Safwan M. Sabi, S.T., telah menyampaikan aspirasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Besar, Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si., di sela-sela kegiatan Retret Keuchik Aceh Besar 2026 di Kota Jantho, Rabu (11/11/2026).
Kepada media ini, Safwan mengatakan, Forum Keuchik Ingin Jaya berencana mengajukan permohonan resmi kepada Pemkab Aceh Besar agar penggunaan anggaran gampong (Dana Desa) untuk membiayai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dalam provinsi bagi keuchik dan perangkat gampong mendapatkan landasan hukum melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Menurut Safwan, perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan struktur sosial masyarakat membuat hubungan kekerabatan semakin luas. Tidak sedikit warga, khususnya kalangan muda, yang menjalin hubungan hingga menikah dengan pasangan dari daerah lain.
Dalam kondisi tersebut, kehadiran keuchik dan perangkat gampong pada prosesi pernikahan warga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan hubungan kemasyarakatan.
"Perubahan struktur sosial ekonomi dan perkembangan teknologi komunikasi saat ini membuat banyak warga, khususnya kalangan muda, menjalin hubungan dengan pasangan dari daerah lain. Ketika hubungan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan, tentu akan melibatkan aparatur gampong dalam prosesi tersebut. Kondisi inilah yang menuntut kehadiran keuchik sekaligus menimbulkan pengeluaran untuk transportasi dan akomodasi," ujar Safwan.
Keuchik Gampong Pante, Kecamatan Ingin Jaya, itu menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi setiap aparatur gampong berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakat yang menggelar hajatan, tidak semuanya mampu menanggung biaya akomodasi dan kebutuhan lainnya bagi aparatur gampong yang hadir.
Karena itu, pihaknya berharap Pemkab Aceh Besar dapat memberikan kepastian regulasi agar pembiayaan perjalanan dinas tersebut dapat diakomodasi melalui anggaran gampong.
"Kami selaku aparatur gampong tidak semuanya memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Begitu juga warga yang punya hajatan, banyak yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka, kami meminta Pemkab Aceh Besar membantu memberikan legalitas penggunaan Dana Desa untuk SPPD dalam provinsi bagi aparatur gampong melalui Peraturan Bupati," jelasnya.
Mengenai respons pemerintah daerah, Safwan mengungkapkan bahwa Sekda Aceh Besar menyambut baik gagasan tersebut.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pembicaraan itu masih sebatas penyampaian aspirasi secara informal. Ke depan, Forum Keuchik Ingin Jaya berencana menyampaikan usulan secara tertulis dan melakukan konsultasi dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar.
"Tentu Pak Sekda menyambut baik ide kita ini. Namun, ini masih sebatas wacana yang disampaikan dalam forum tidak resmi. Paling tidak, beliau sudah mengetahui gagasan tersebut. Selanjutnya, mungkin akan kita usulkan melalui surat resmi dan berkonsultasi dengan pihak MAA Aceh Besar. Jika ide ini dapat diakomodasi dalam Perbup tahun ini, para keuchik bisa memasukkannya dalam rencana anggaran gampong tahun 2027," tambahnya.
Dukungan terhadap gagasan tersebut juga disampaikan Keuchik Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Bukhari, S.S.E. Ia menyatakan mendukung upaya Forum Keuchik Ingin Jaya dalam memperjuangkan legalitas pembiayaan perjalanan aparatur gampong tersebut.
Menurut Bukhari, apabila usulan itu dapat direalisasikan, masyarakat tidak lagi dibebani biaya tambahan untuk mengakomodasi kehadiran aparatur gampong dalam acara pernikahan warga di kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Aceh.
"Gagasan ini sangat brilian dan patut kita apresiasi. Ini ikhtiar untuk membantu masyarakat juga. Bila terwujud, warga tidak lagi dibebani pengeluaran biaya untuk para aparatur gampong yang ikut dalam acara pernikahan di kabupaten/kota lain dalam Provinsi Aceh. Saya pikir semua keuchik sangat setuju dan semua pihak akan sangat terbantu bila wacana ini terwujud," pungkasnya.
Usulan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibahas bersama Pemkab Aceh Besar dan instansi terkait, terutama mengenai dasar hukum, mekanisme penganggaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan penggunaan Dana Desa.[]
