![]() |
| Ian Heriyawan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI |
MAKASSAR – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI meminta seluruh jajaran penyelenggara haji di daerah bergerak proaktif mempercepat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama.
Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan kuota jemaah haji Indonesia tahun 1448 H/2027 M yang mencapai 203.320 orang.
Pemerintah menegaskan, seluruh kuota yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan ketentuan regulasi, kepastian pelayanan, serta prinsip keadilan bagi calon jemaah.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriyawan, saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Regulasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/11/2026).
Didampingi Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, Ian menegaskan bahwa optimalisasi kuota bukan sekadar mengejar angka keberangkatan, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, pelunasan Bipih reguler tahap pertama telah dibuka sejak 10 November hingga 10 Desember 2026. Dengan rentang waktu tersebut, seluruh jajaran Kemenhaj di daerah diminta tidak bersikap pasif dalam mendorong penyelesaian proses pelunasan.
Ian meminta petugas di daerah segera memetakan calon jemaah yang berhak melakukan pelunasan melalui data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), mempercepat verifikasi istitaah kesehatan, memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mengintensifkan sosialisasi mengenai persyaratan, mekanisme, dan batas waktu pelunasan.
Berbagai kendala yang dihadapi jemaah, mulai dari persoalan administrasi, kesehatan, akses perbankan hingga kurangnya pemahaman terhadap prosedur pelunasan, harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi sesuai kewenangan.
Apabila masih terdapat sisa kuota setelah pelunasan tahap pertama, pengisian selanjutnya harus dilakukan melalui mekanisme pelunasan tahap kedua berdasarkan kategori dan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi. Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum,” tegas Ian.
Selain menyoroti percepatan pelunasan, Ian juga menekankan pentingnya penerapan lima nilai K sebagai budaya kerja seluruh jajaran Kemenhaj, yakni Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama.
Menurutnya, Ketulusan merupakan landasan utama pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada jemaah dengan mengutamakan amanah dan kepentingan masyarakat.
Sementara Ketelitian diperlukan untuk menjamin keakuratan data dan dokumen jemaah. Sebab, kesalahan administrasi sekecil apa pun dapat berdampak pada proses keberangkatan hingga penerbitan visa.
“Identitas jemaah adalah nyawa keberangkatan mereka,” ujarnya sembari mendorong seluruh petugas menerapkan prinsip zero error dalam pengelolaan data dan dokumen.
Nilai Kesungguhan, lanjut Ian, menuntut seluruh jajaran bekerja secara profesional dan menuntaskan setiap tahapan pelayanan. Adapun Kepatuhan memastikan setiap kebijakan maupun solusi tetap berada dalam koridor regulasi serta dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika menghadapi pemeriksaan lembaga pengawasan.
Sedangkan Kerja Sama menjadi kunci untuk menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi antara Kemenhaj, pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan haji.
Kolaborasi tersebut juga perlu melibatkan perguruan tinggi, kalangan akademisi, pemuka agama, dan penyuluh agama guna memperkuat edukasi serta pelayanan kepada calon jemaah.
Ian menegaskan, kelima nilai tersebut tidak boleh sekadar menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk percepatan pelunasan Bipih dan optimalisasi kuota keberangkatan 2027.
Seluruh upaya tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum agar penyelenggaraan ibadah haji semakin profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Lima nilai K ini harus menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani. Dengan ketulusan, ketelitian, kesungguhan, kepatuhan, dan kerja sama, kita dapat memperkuat penyelenggaraan haji sekaligus mewujudkan Tri Sukses Haji,” tutup Ian.
Kontributor: Romadanyl
