BANDA ACEH – Presidium Solidaritas Bangsa Aceh (SOBA), Riski Elsinki, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan pembubaran lembaga tersebut apabila terbukti tidak lagi efektif menjalankan mandat reintegrasi dan penguatan perdamaian Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.
Menurut Riski, BRA seharusnya menjadi instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan perdamaian Aceh, terutama melalui pemulihan kehidupan mantan kombatan, korban konflik, dan masyarakat yang terdampak konflik berkepanjangan.
Namun, ia menilai publik berhak mempertanyakan sejauh mana hasil nyata yang telah dicapai BRA selama bertahun-tahun menjalankan mandat tersebut.
“Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk memulihkan luka masyarakat akibat konflik justru lebih sibuk mengurus fasilitas birokrasi daripada memastikan korban konflik mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Kita ingin melihat hasil nyata reintegrasi, bukan sekadar kegiatan seremonial dan pernyataan tentang perdamaian,” ujar Riski.
Ia juga menyoroti polemik pengadaan kendaraan operasional BRA pada tahun anggaran 2026 yang menjadi perbincangan publik. Berdasarkan pemberitaan mengenai dua paket pengadaan, total pagu anggaran kendaraan tersebut mencapai sekitar Rp17,94 miliar.
Riski mempertanyakan skala prioritas penggunaan anggaran tersebut, mengingat masih banyak persoalan pemulihan korban konflik, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi yang membutuhkan perhatian serius.
“Apakah kebutuhan paling mendesak BRA hari ini adalah menyediakan kendaraan operasional dengan anggaran hampir Rp18 miliar, atau memastikan masyarakat korban konflik mendapatkan pemulihan kehidupan? Jangan sampai mobil-mobil baru menjadi simbol bergeraknya birokrasi, sementara nasib korban konflik masih berjalan di tempat,” tegasnya.
Menurut Riski, kebutuhan fasilitas operasional lembaga memang tidak dapat diabaikan. Namun, setiap pengadaan harus didasarkan pada urgensi, efisiensi, transparansi, serta kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi lembaga.
“Uang tersebut adalah uang rakyat Aceh, bukan uang pribadi pejabat. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Aceh harus menjelaskan urgensi pengadaan, spesifikasi kendaraan, siapa penerimanya, serta bagaimana fasilitas tersebut berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan program reintegrasi,” lanjutnya.
Ketua BRA Diminta Pertanggungjawabkan Mandat Kelembagaan
Riski mengingatkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 memberikan mandat yang jelas kepada BRA, antara lain pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, rehabilitasi, pemulihan hak masyarakat korban konflik, serta penguatan perdamaian dan pencegahan konflik.
Karena itu, menurutnya, Ketua BRA tidak cukup hanya menyampaikan komitmen terhadap perdamaian, penghormatan terhadap kekhususan Aceh, dan keutuhan NKRI. Pimpinan lembaga tersebut juga harus mampu menunjukkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian program kelembagaan.
“Ketika muncul polemik Bendera Bintang Bulan, masyarakat membutuhkan pendekatan yang mampu membangun komunikasi, kepercayaan, dan mencegah ketegangan. Namun, kita juga harus bertanya, bagaimana dengan mandat utama BRA sendiri? Sudah sejauh mana reintegrasi mantan kombatan dan pemulihan korban konflik diwujudkan?” ungkapnya.
Ia menilai perdamaian tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik bersenjata. Lebih dari itu, perdamaian harus diwujudkan melalui keadilan, pemulihan hak, kesejahteraan, dan jaminan masa depan bagi masyarakat yang terdampak konflik.
“Jangan hanya meminta masyarakat menjaga perdamaian, tetapi lembaga yang diberi mandat khusus untuk mengawal perdamaian tidak mampu memperlihatkan capaian yang terukur. Perdamaian harus dirasakan oleh rakyat, bukan hanya menjadi jargon pejabat,” katanya.
SOBA Desak Gubernur dan DPRA Evaluasi Kinerja BRA
Atas berbagai persoalan tersebut, Riski meminta Gubernur Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BRA. Evaluasi itu, menurutnya, harus mencakup penggunaan anggaran, efektivitas program, struktur organisasi, hingga pencapaian target reintegrasi.
Ia menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan BRA tidak lagi efektif menjalankan mandatnya, Pemerintah Aceh harus berani mempertimbangkan pembubaran lembaga tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme pengganti yang lebih efektif.
“Kami tidak ingin pembubaran BRA justru menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak korban konflik. Justru sebaliknya, jika lembaga ini tidak efektif, harus ada mekanisme baru yang lebih transparan, profesional, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat yang membutuhkan pemulihan,” tegasnya.
SOBA juga mendorong Pemerintah Aceh membuka laporan kinerja dan realisasi anggaran BRA kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara objektif sejauh mana lembaga tersebut telah menjalankan amanah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015.
Menurut Riski, evaluasi kelembagaan bukanlah bentuk penolakan terhadap perdamaian Aceh. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan cita-cita perdamaian tidak berhenti pada dokumen dan struktur birokrasi.
“Jangan sampai kita mewariskan gedung, kendaraan, dan jabatan dari sebuah lembaga perdamaian, tetapi gagal mewariskan keadilan dan kesejahteraan bagi korban konflik. Jika BRA tidak mampu menjalankan amanah reintegrasi, Pemerintah Aceh harus berani mengevaluasi dan membubarkannya melalui prosedur hukum yang sah,” tutup Riski Elsinki.[Rilis]
