Abuya-BM Menilai Pemkab BM Gagal Desak
DPRK Gelar Pansus dan Hak Interpelasi.
Redelong (Meuligoe Aceh.com)• Rombongan Massa dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah (Abuya-BM) kembali mendatangi gedung DPRK Bener Meriah Sekitar pukul 09.00,dan di lokasi Voiceofajeh.com-VOA-TV, menyaksikan situasi rapat audiensi tersebut.
Sebelum rapat audiensi tersebut di mulai sempat terjadi decak suara dari massa dan masyarakat pasalnya 25 anggota dewan terlambat datang, lebih kurang jam 10.00,sedangkan disurat undangan rapat audiensi dimulai Jam 09.00 pagi.Jum'at.(12 Mei 2020).di ruang rapat DPRK Bener Meriah
Akibatnya massa dan masyarakat marah karena telah menunggu lama didalam ruangan ruang rapat DPRK Bener Meriah karena rapat audiensi tersebut tak kunjung dimulai.
Dan akhirnya rapat forum audiensi tersebut dibuka oleh ketua DPRK BM.Mhd Saleh sekitar lebih kurang jam10.00,dimulai dengan membaca surat Audiesi yang diberikan Abuya-BM kepada dewan DPRK terkait jawaban dari isi surat dan hasil rapat forum audiensi beberapa minggu yang lalu.
Yang akan dijawab oleh plh.Bupati BM.Haili Yoga,mewakili Bupati BM,kata.Mhd Saleh,di forum rapat audiensi tersebut.
Dihadapan seluruh rombongan massa dan masyarakat yang tergabung Abuya-BM,belum sempat selesai menyampaikan kata langsung mendapatkan tanggapan dari
Masyarakat yang tergabung dalam Abuya-BM didampingi Korlap Mukhlis AB tidak memberikan kesempatan tanya jawab selama audiensi berlangsung.",karena forum audiensi tersebut diambil alih
Berikut petikan kata dari perwakilan massa",
kami ambil alih forum ini.
",.Kami menilai pemkab bener meriah gagal",.(red).
Dalam audiensi tersebut perwakilan pembicara massa juga menyampaikan,mendesak kepada DPRK Bener Meriah untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk panitia khusus terkait program pembangunan taman harmoni,dan kebijakan ketahanan pangan
Menurut massa dan masyarakat yang menjawab Bupati BM Sarkarwi dan berhubung beliau sakit,kami maklum ungkap Mukhlis AB selaku koordinator lapangan massa perwakilan pembicara dari masyarakat di ruang rapat DPRK Bener Meriah.
Meminta Bupati BM Sarkawi untuk mempertanggungjawabkan pernyataan mundur dari jabatan sebagai Bupati Bener Meriah yang ia ucapkan.
Munawir Perwakilan massa menjelaskan salah satu dalam mengambil kebijakan,dengan memberikan contoh Ke Pemda Bener Meriah yang membuat kebijakan asal-asalan dan menjadi kisruh di masyarakat BM akibat aturan yang.
Tidak sesuai aturan salah satunya pembelian Sabun Pencuci tangan(red), tidak seharus dipakai karena diperuntukkan mencuci piring dan ubi di lemparkan di didepan Ketua Dewan DPRK sebagai bentuk contoh kekesalan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten BM yang ia anggap salah.
Lanjut Munawir Kadis PUPR Bener Meriah dijabat oleh Plt Erwin hampir 6 bulan tak kunjung dilantik entah karena kapasitas atau kemampuannya atau ada sebab lain.
Dan ia meminta DPRK Bener Meriah melakukan hak interpelasinya,juga menunggu hasilnya dalam beberapa hari timpal.Munawir.
Sucipto perwakilan massa memaparkan kasus permasalahan pelantikan pejabat eselon terindikasi kolusi,dan nepotisme yang dilakukan sarkawi yang tidak melibatkan Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan(Baperjakat).
Bagaimana pemerintahan kabupaten BM bisa berjalan baik untuk melayani masyarakat BM
ketika Tupoksi itu tidak diserahkan pada ahlinya,
contoh kabag hukum bm bergelar,SIP seharusnya sarjana hukum.
Kasi Trantib Kecamatan Syiah Utama adalah seorang dokter hewan pada hal tenaga medis dokter hewan apalagi ia.ASN Menurut nya jabatan dan profesinya sebagai seorang dokter hewan.Tidak sepatutnya ia ditempatkan sebagai kasi trantib Kecamatan Syiah Utama.
Di dinas pupr BM ada adik ipar sarkawi, ketika dilantik sebagai kepala bidang program masih berpangkat IIIc sementara pegawai ASN di pupr bm masih ada yang berpangkat lebih tinggi darinya yaitu pangkat III.d.
Kemudian.Plt.Disnakertrans adalah abangnya sarkawi pindahan dari kemenag kabupaten aceh tenggara,pangkatnya masih III.d,parahnya lebih rendah dari pangkatnya.
Kasus yang lain di dinas kesehatan BM pangkat msh III.c yang pangkat tersebut tidak cukup untuk posisi Kabid kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan, beliau ini pindahan dari Kabupaten Gayo Lues, ia adalah adik ipar sarkawi.kata sucipto.
Kasus-kasus diatas birokrasi ASN sebagai pelayan masyarakat masih jauh dari program pemerintah yang mencanangkan aparatur pemerintah yang terbebas dari unsur Kolusi dan Nepotisme, Teori Good Goverment Masih jauh dari harapan.
Kedatangan rombongan masyarakat yang dikoordinir oleh Mukhlis AB dan Tim Abuya-BM untuk kedua kalinya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya untuk beraudiensi dengan pihak pemkab.
Pertemuan audiensi Tim Abuya-BM dan DPRK Bener Meriah,turut hadir ketua DPRK Bener Meriah Moh.Saleh dan 25 anggota
Dewan dan Plh Bupati Bener Meriah, Haili Yoga, serta pimpinan SKPK.
Perwakilan massa sempat terjadi memecahkan kaca pelapis meja serta melemparkan buah ubi Jalar dan kemasan sabun pencuci piring ke lantai tepat di depan anggota DPRK Bener Meriah sebagai bentuk protes.
Terhadap penanganan penyebaran pandemi Covid-19 diBM juga mempertanyakan dana penanganan Covid-19 tersebut.
Audiensi tersebut Aliansi yang dalam Aliansi Bersama untuk Rakyat Bener Meriah
(Abuya-BM ).menyampaikan mendesak realisasi atas 10 poin tuntutan(red), yang di sampaikan ke Pemkab Bener Meriah yang saat dihadiri oleh Plh.Drs.Haili Yoga,dan di dampingi oleh Semua Kepala SKPK Dinas di Kabupaten Bener Meriah.
Mewakili ABUYA-BM, Muklis AB Koordinator lapangan, memberikan surat petisi yang ditanda tangani oleh 25 anggota DPRK Bener Meriah.untuk ditindak lanjuti.Setelah petisi ditanda tangani massa pun membubarkan diri.
Sementara itu,saat dimintai tanggapannya atas aksi AbuYa tersebut,Koordinator LSM Pukes BM mengatakan bahwa,tuntutan AbuYa ini sebagai suatu warning yang serius,atas kebijakan2 Pemkab BM selama ini,mulai dari masalah mutasi sampai penanganan akibat dampak covid-19,hingga soal pernyataan mundur Bupati BM.
Bila pemerintahan telah dibalut dengan KKN,lanjut Zetha,maka tidak bisa diharapkan banyak akan adanya perubahan kepercayaan masyarakat,legitimasi atas kekuasaan telah tergerus.
" Bila Pemkab BM tidak ingin dinilai gagal dalam menjalankan kepemimpinannya,maka reorientasi atas penetapan kebijakan,harus partisipatif dan sensitif terhadap nadi denyut jantung rakyat,yang menuntut adil dan transparan.Serta harus membangun komunikasi yang simbiosis-mutualistis dengan Legislatif,jangan arogan kekuasaan ", kata Drs.S.Zetha Koordinator LSM Pukes BM.
Saat PLH Bupati BM dimintai tanggapannya,atas aksi dan tuntutan AbuYa via WhatsApp,(Wa- seluler),sampai saat berita ini diturunkan,belum mendapat balasan jawaban.
[AR LUBIS-RED]
