Kejaksaan Negeri Aceh Besar Eksekusi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha Penjualan Telur Di UPTD BTNR

Editor: Syarkawi author photo

 


Jantho - Pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Aceh Besar bekerjasama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan pengamanan dari Tim Polres Aceh Besar telah melaksanakan Eksekusi berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar.

Terhadap Putusan Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Hasil Penjualan Produksi Usaha Berupa Penjualan Telur di UPTD BTNR (Balai Ternak Non Ruminansia) Dinas Peternakan Aceh tahun 2016 s/d 2018.



Atas nama Muhammad Nasir, S.PT bin Muhammad Yatim yang terbukti melanggar pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2686 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 September 2021, terangnya jaksa muda Dedi Maryadi SH.

" Bahwa jalannya eksekusi sebagai berikut "

Tim eksekutor yang didampingi Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Tim pengamanan dari Polres Aceh Besar, Berangkat dari kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar menuju kediaman rumah terpidana di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah yang disaksikan oleh Kepala Desa (Keuchik) Desa setempat. 

Tim kemudian bertemu dengan terpidana, Muhammad Nasir, S.PT Bin Muhammad Yatim, setelah dilakukan pembicaraan secara persuasif, terpidana kooperatif. 

Kemudian Tim membawa terpidana ke Kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan melakukan eksekusi terhadap terpidana Muhammad Nasir, S.PT bertempat di lapas Kelas IIA Banda Aceh sekira pukul 13.00 WIB.

Bahwa Terpidana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. 

Kedua yaitu melanggar Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Imbuhnya Dedi.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terpidana yang pada pokoknya yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, Namun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh memutus dengan putusan dengan Nomor 9/ Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna 23 September 2020 yang membebaskan terpidana dari semua dakwaan penuntut umum (Vrijspraak).

Bahwa atas putusan bebas tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2686 K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 September 2021 terpidana dinyatakan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, terbukti bersalah telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara, Tutup Jaksa Muda Dedi Maryadi SH.[]

Share:
Komentar

Berita Terkini