Banda Aceh – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Patriot Bela Nusantara (PBN) Aceh menyelenggarakan Forum Discussion Group (FGD) bertajuk “Pemimpin Baru, Haluan Baru Menuju Aceh Maju dan Bermartabat” pada Sabtu, 15 Februari 2025, di Rodya Cafe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.
Ketua DPD PBN Aceh, Drs. M. Isa Alima, dalam sambutannya berharap agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pemerintahan baru dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.
“Saya berharap semua rencana yang telah dan akan disusun dapat direalisasikan dengan baik,” ungkap Isa Alima.
Diskusi yang dipandu oleh moderator Junaidi Surya, SE, ini mencatatkan sejarah sebagai forum publik pertama setelah pelantikan pemimpin baru Aceh, Mualem-Dek Fadh, tiga hari sebelumnya.
“PBN adalah lembaga pertama yang menggelar diskusi publik pasca-pelantikan pemimpin Aceh yang baru,” ujar Junaidi.
Sorotan Diskusi: Keistimewaan dan Tantangan Aceh
Hadir sebagai panelis utama, pakar ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE, MS.i, menyoroti keistimewaan Aceh yang tercermin dalam keberadaan lembaga-lembaga khusus seperti Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Dana Otonomi Khusus.
“Keistimewaan Aceh sudah ada, namun kita perlu kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan elemen-elemen ini menjadi kebijakan yang efektif,” jelas Dr. Amri.
Ia juga menyoroti potensi besar sektor pertanian yang belum tergarap maksimal, meskipun mayoritas penduduk Aceh berprofesi sebagai petani.
“Jika sektor pertanian dikelola dengan optimal, angka kemiskinan di Aceh bisa ditekan secara signifikan,” tambahnya.
Dr. Amri juga menegaskan bahwa pemerintahan baru harus berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan mengundang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Bagaimana bisa bermartabat jika orang tidak memiliki pekerjaan? Pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam menciptakan peluang kerja,” tegasnya.
Perspektif Politik: Harapan dan Evaluasi
Pakar politik USK, Dr. TM. Jamil, mengingatkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kerjasama keduanya harus terus dibangun dengan kesadaran, agar kepemimpinan ini tidak tercatat dengan sejarah kelam,” pesannya.
Ia juga mengkritisi label “provinsi termiskin di Sumatera” yang sering disematkan kepada Aceh, dengan menyebutnya sebagai upaya mendiskreditkan daerah.
“Kita perlu membangun pola pikir konstruktif agar masyarakat Aceh tidak merasa terpojok dengan stigma tersebut,” ujar TM. Jamil.
Isu Lingkungan dan Keberlanjutan
Panelis lain, Dr. TM. Zulfikar, membahas pentingnya pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Ia juga menyoroti dampak buruk dari aktivitas penambangan ilegal di Aceh yang merusak lingkungan.
“Kita harus menertibkan tambang ilegal yang merusak ekosistem sungai di Aceh. Pemerintah baru perlu segera menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Sebagai bagian dari solusi, TM. Zulfikar mengingatkan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung program pemerintah.
“Pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak jika masyarakat bersikap acuh tak acuh,” katanya.
Partisipasi Aktif Mahasiswa dan LSM
FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK dan UIN Ar-Raniry, serta aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Para peserta aktif memberikan pertanyaan kritis kepada panelis, seperti solusi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menjaga harmoni antara gubernur dan wakil gubernur.
Heri Safrijal, SP, MP, menyarankan agar diskusi-diskusi berikutnya melibatkan tim pemenangan pasangan Mualem-Dek Fadh untuk memperkuat pembahasan RPJM.
Sementara itu, aktivis Syarbaini dari Forum Pemuda Aceh (FPA) menanyakan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang melilit Aceh.
Kesuksesan FGD
Diskusi ini berhasil menghadirkan beragam perspektif dari para pakar, mahasiswa, hingga masyarakat umum.
Dengan dihadiri lebih dari 100 peserta, FGD ini menjadi awal yang baik untuk mengawal pemerintahan baru dalam mewujudkan Aceh yang lebih maju dan bermartabat.(RSM)
