Banda Aceh — Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Niko Fahrizal, M.Tr.(Han)., menerima kunjungan kerja dan koordinasi dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh, Dian Rubianty, S.E., Ak., M.P.A., beserta jajaran di Ruang Kerja Pangdam IM, Markas Kodam Iskandar Muda, Jumat (11/7/2025).
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka, serta menjadi momen strategis untuk mempererat sinergi antara Kodam IM dan Ombudsman Aceh dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan Zona Integritas di lingkungan TNI, khususnya Kodam IM.
"Kerja sama seperti ini sangat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. Kodam IM memiliki tanggung jawab moral dan institusional dalam mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel," ujar Mayjen TNI Niko Fahrizal.
Pangdam IM menegaskan komitmen Kodam IM untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan lembaga pengawas, termasuk Ombudsman, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan upaya membangun budaya kerja yang melayani.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Aceh, Dian Rubianty, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan Kodam IM. Ia menekankan pentingnya penguatan Zona Integritas serta mendorong peran aktif TNI dalam mendukung kualitas pelayanan publik.
"Kami melihat Kodam IM telah menunjukkan komitmen kuat dalam reformasi birokrasi. Harapan kami, sinergi ini dapat berlanjut untuk memastikan pelayanan publik berjalan jujur, efektif, dan berpihak kepada masyarakat," kata Dian.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman juga menyampaikan dukungan terhadap peran Kodam IM dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah rawan pangan.
Mayjen TNI Niko Fahrizal menyambut baik hal tersebut, dan menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkelanjutan akan terus menjadi fondasi budaya kerja Kodam IM.
"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari pengabdian TNI, dan keberhasilannya ditentukan oleh manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat," tandas Pangdam IM.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat utama Kodam IM dan tim Ombudsman Aceh, yang bersama-sama berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas lembaga demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Aceh.[]
