Banda Aceh — Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh resmi meluncurkan Modul Digitalisasi Sistem Pembayaran pada hari kedua kegiatan Pembinaan Akademik dan Karakter Mahasiswa Baru (Pakarmaru) Universitas Syiah Kuala (USK) 2025 di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Selasa (12 Agustus 2025).
Modul ini diharapkan menjadi panduan pembelajaran mahasiswa dalam memahami sistem pembayaran nasional di era digital.
Modul tersebut disusun secara kolaboratif oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kanwil Aceh, serta tiga perguruan tinggi: USK, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR), dan Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha).
Acara peluncuran dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI Aceh, Agus Chusaini; Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, Prof. Dr. Mustanir, M.Sc.; Wakil Rektor III UINAR, Prof. Dr. Mursyid Jawas, M.Hi.; Wakil Rektor III Unmuha, Dr. Mirza Murni, S.E., M.M.; serta perwakilan OJK dan DJPb Aceh.
Usai peluncuran, Agus Chusaini menjadi narasumber ceramah di hadapan 8.082 mahasiswa baru USK dengan tema “Literasi Keuangan dan Kehidupan di Era Digitalisasi: Prospek, Tantangan, dan Hambatan”.
Dalam paparannya, Agus menjelaskan bahwa percepatan transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan nasional didorong oleh tiga faktor strategis: meningkatnya partisipasi generasi milenial, Z, dan Alpha; derasnya inovasi pembayaran digital; serta semakin kuatnya interkoneksi pembayaran lintas negara.
“Indonesia memiliki demografi digital besar, dengan 53,81 persen populasi merupakan generasi milenial dan Gen Z yang cakap teknologi. Saat ini terdapat 270 juta pengguna kartu debit/kredit, 756 juta akun uang elektronik, dan 711 juta akun mobile banking. Potensi ini menjadi modal utama membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Agus.
Tingginya penetrasi smartphone di Indonesia—urutan keempat terbanyak di dunia—turut memacu perkembangan fintech dan e-commerce. Sepanjang 2024, transaksi QRIS meningkat 49,4 persen (year-on-year), sedangkan BI-FAST melonjak 81,3 persen.
QRIS dinilai menjadi game changer karena menyatukan berbagai QR Code pembayaran menjadi satu standar nasional yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Agus menambahkan, prospek digitalisasi yang cerah tetap diiringi tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran perlindungan data pribadi, gap literasi keuangan sebesar 9,59 persen dibanding tingkat inklusi, hingga risiko shadow banking, penipuan social engineering, dan penyalahgunaan data pribadi.
Ia menegaskan, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dirancang untuk mengintegrasikan ekosistem ekonomi-keuangan digital nasional, menghubungkan fintech dengan perbankan, serta menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, integritas, stabilitas, dan persaingan sehat.
“Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga sinergi regulator, pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Mahasiswa Aceh harus menjadi garda terdepan menjaga keamanan data pribadi, bijak menggunakan produk keuangan, dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi digital Indonesia,” pungkas Agus.[]
