Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi, S.H., M.H., Kepala Kanwil Ditjen PAS Aceh Yan Rusmanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si., Wakajati Aceh Dr. Erry Pudyanto Marwantono, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat struktural dari kedua instansi.
Dalam sambutannya, Kajati Aceh Yudi Triadi menyampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset sitaan dan rampasan negara yang merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum nasional.
“Rupbasan adalah mata rantai penting dalam proses penegakan hukum. Pemerintah melalui kebijakan nasional menempatkan pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara sebagai prioritas strategis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi,” ujar Yudi Triadi.
Ia menegaskan, salah satu program prioritas Jaksa Agung RI adalah optimalisasi pemanfaatan aset hasil penegakan hukum — mulai dari penilaian, penggunaan sementara, hingga pemanfaatan melalui mekanisme lelang.
“Untuk mencapai itu, data harus akurat, status hukum jelas, dan pengelolaan aset dilakukan secara akuntabel,” tegasnya.
Kajati Aceh juga menginstruksikan agar tim pelaksana yang dibentuk segera menyusun jadwal kerja, metode, dan pembagian tugas secara terukur, serta memastikan pelaporan progres dilakukan secara berkala dan transparan.
“Penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, tetapi wujud komitmen bersama dalam memperkuat integritas penegakan hukum serta memastikan seluruh aset negara diselamatkan dan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,” pungkas Yudi Triadi.[]
