Banda Aceh — Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan keprihatinan atas banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Banjir ini menyebabkan kerusakan luas, mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, dan melampaui kapasitas penanganan pemerintah daerah.
Berdasarkan kondisi terkini, ICMI menilai bencana tersebut memenuhi kriteria Bencana Tingkat Nasional sesuai UU No. 24 Tahun 2007.
Oleh karena itu, ICMI mendesak Pemerintah Republik Indonesia menetapkan wilayah terdampak sebagai Bencana Darurat Nasional, agar mobilisasi sumber daya BNPB, TNI-Polri, kementerian terkait, dan anggaran darurat dapat dilakukan cepat dan terkoordinasi.
ICMI juga meminta dibentuk Satgas Nasional Penanganan Banjir Sumatera yang melibatkan unsur teknis hidrologi, kehutanan, kesehatan, logistik, dan perlindungan warga rentan.
Organisasi ini mendorong percepatan bantuan kemanusiaan, penyediaan pangan, air bersih, sanitasi, penanganan penyakit pascabanjir, serta pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, ICMI menekankan bahwa banjir merupakan bencana ekologis struktural. Mereka meminta audit DAS, peninjauan izin tambang dan perkebunan di hulu, moratorium izin baru di kawasan kritis, serta percepatan rehabilitasi ekosistem.
Selanjutnya, ICMI mendorong penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional (R3P), mencakup pemulihan ekologi, infrastruktur, ketahanan pangan-gizi, relokasi kawasan risiko tinggi, dan penguatan desa sebagai basis mitigasi.
ICMI siap berkontribusi melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi kebijakan melalui ICMI Disaster & Sustainability Taskforce.
Organisasi ini juga mengajak seluruh komponen bangsa memperkuat solidaritas dan kerja sama nasional dalam menghadapi bencana, demi menyelamatkan nyawa, mempercepat pemulihan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah terdampak.[]
