Kemendagri Ingatkan Daerah Waspadai Inflasi Jelang Nataru 2026

Editor: Syarkawi author photo

 


Kota Jantho – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin, 8 Desember 2025. 

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama unsur Forkopimda mengikuti rakor tersebut dari Kota Jantho.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Drs. H. Tomsi Tohir, M.M., yang menyampaikan apresiasi atas kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia. Tomsi mengatakan inflasi nasional masih berada dalam kisaran ideal.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah karena mampu menjaga inflasi pada angka 2,27 persen dari Januari hingga November 2025,” ujar Tomsi.

Ia menyebut capaian tersebut signifikan mengingat Indonesia merupakan negara produsen sekaligus konsumen, serta di tengah tekanan global akibat lonjakan harga emas dunia. 

Tomsi mengingatkan pemerintah daerah agar tetap waspada mengingat hanya tersisa satu bulan efektif pada tahun berjalan.

Peringatan itu disampaikan untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Tomsi menegaskan dua langkah utama yang harus menjadi perhatian:

  1. Kementerian Perdagangan diminta menahan kenaikan harga komoditas strategis, khususnya minyak goreng bersubsidi “Minyak Kita”.
  2. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, dan memantau harga kebutuhan pokok langsung di tingkat pasar dan distributor terbawah.

Ia berharap sinergi antara pusat dan daerah terus berjalan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, sehingga perayaan Nataru berlangsung aman tanpa memicu lonjakan inflasi.

Sementara itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Besar, Darwan Asrizal, SE, MT, mengatakan bencana banjir yang melanda tiga provinsi, termasuk yang terparah di Aceh, berdampak pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

“Kita menyimak tadi, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat banjir dan terputusnya jalur transportasi, terutama cabai, bawang, dan minyak goreng,” ujar Darwan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan pemantauan harga akan terus ditingkatkan untuk meminimalkan potensi gejolak di pasar.[]

Share:
Komentar

Berita Terkini