Banda Aceh — Pembiayaan perbankan di Provinsi Aceh sepanjang 2025 masih tumbuh secara nominal, meski lajunya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.
Perlambatan paling terasa pada Triwulan IV 2025 yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan secara tahunan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan perlambatan ini sejalan dengan melemahnya aktivitas ekonomi serta meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam paparan perkembangan ekonomi Aceh di Tropicollo Caffe, Banda Aceh, Rabu, 21 Januari 2026.
Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan pembiayaan perbankan pada Triwulan IV 2025 tercatat minus 1,51 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) masih menunjukkan pertumbuhan sepanjang 2025. Rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) tercatat sebesar 104,61 persen, mencerminkan tingginya penyaluran pembiayaan dibandingkan dana yang berhasil dihimpun perbankan di Aceh.
Kualitas pembiayaan relatif terjaga. Rasio Non Performing Financing (NPF) berada di level 2,22 persen, masih dalam batas aman industri perbankan.
Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar Rp12 triliun atau 26,03 persen dari total pembiayaan. Namun, tekanan mulai terlihat pada kualitas pembiayaan UMKM dengan rasio NPF mencapai 4,89 persen.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih mendominasi pembiayaan produktif dengan pangsa 60,17 persen dari total pembiayaan UMKM.
Meski demikian, pertumbuhan KUR melambat tajam. Pada Triwulan IV 2025, pertumbuhan KUR hanya 1,37 persen (yoy), dengan rasio NPF sebesar 3,07 persen.
Inflasi Aceh Melonjak ke 6,71 Persen Akibat Gangguan Distribusi Pascabencana
Laju inflasi Provinsi Aceh pada Desember 2025 melonjak signifikan dan tercatat sebesar 6,71 persen (year on year/yoy).
Kenaikan ini dipicu dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025, yang memutus jalur distribusi dan mengganggu pasokan sejumlah komoditas strategis.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Aceh secara bulanan mencapai 3,60 persen (month to month/mtm), jauh di atas rata-rata inflasi Desember dalam tiga tahun terakhir yang hanya 0,53 persen.
Secara tahunan, inflasi Aceh berada jauh di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen (yoy). Sepanjang 2025, tren inflasi Aceh terus meningkat dan mencapai puncaknya pada akhir tahun.
Komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Beras menyumbang andil inflasi 1,06 persen, diikuti emas perhiasan 0,79 persen, cabai merah 0,38 persen, ikan tongkol 0,35 persen, dan ikan dencis 0,31 persen. Kenaikan harga dipicu terganggunya pasokan akibat kerusakan infrastruktur dan hambatan distribusi.
Secara spasial, inflasi tertinggi tercatat di Aceh Tengah sebesar 8,90 persen (yoy), disusul Aceh Tamiang 7,13 persen, Banda Aceh 6,10 persen, serta Lhokseumawe dan Meulaboh masing-masing 5,56 persen.
BPS mencatat terputusnya jalur distribusi jalan dan jembatan berdampak langsung terhadap kenaikan harga pangan dan energi di lima daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh.
BI dan Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi Pascabencana di Aceh
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat langkah pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 2025.
Upaya tersebut difokuskan pada stabilisasi harga pangan, kelancaran sistem pembayaran, serta pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh melakukan koordinasi intensif untuk memantau pasokan dan harga komoditas strategis, terutama di wilayah terdampak bencana.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menahan laju inflasi.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan uang rupiah melalui penguatan layanan kas di daerah terdampak serta menjalin kerja sama antardaerah (KAD) dengan Kabupaten Gayo Lues guna menjaga pasokan cabai merah dan beras pada Desember 2025.
Selama Desember 2025, pemerintah memfasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan fokus pada telur ayam ras dan minyak goreng.
Total penyaluran telur mencapai 1.809 ikat atau sekitar 36 ton, serta minyak goreng sebanyak 3.400 kotak atau sekitar 40 ton. Kebijakan ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga telur di tengah gangguan distribusi.
Selain itu, pasar murah digelar pada 8–9 Desember 2025 untuk komoditas beras, gula, minyak goreng, dan telur.
Namun, penyaluran FDP beras belum dapat dilakukan karena sejumlah kilang padi tidak beroperasi akibat pemadaman listrik dan kesulitan pasokan gabah pascabencana.
Di sisi lain, BI menyalurkan bantuan sosial melalui program BI Peduli. Hingga 2025, Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh dan BI Lhokseumawe telah menyalurkan bantuan senilai Rp2,007 miliar kepada masyarakat terdampak di berbagai kabupaten/kota.
Bantuan tambahan juga disalurkan melalui BI Sumatera Utara dan BI Pematang Siantar dengan nilai Rp404,85 juta.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, menahan tekanan inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat Aceh memasuki awal 2026. ***
