 |
| Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA memimpin Rapat terkait Pertumbuhan Ekonomi Pasca Bencana Hidrometeorologi, yang jg d hadiri SKPA terkait & LSM, NGO, di Posko Bencana Aceh, Lantai 3 Kantor Gub, Minggu, 11 Januari 2026. |
Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana hidrometeorologi.
Upaya ini diarahkan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menggerakkan kembali perekonomian masyarakat.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan percepatan pemulihan harus dilakukan secara terkoordinasi dengan pembagian peran yang jelas sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing pihak.
“Pemulihan ekonomi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat,” kata Nasir dalam rapat pertumbuhan ekonomi pascabencana di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Minggu, 11 Januari 2026.
Rapat tersebut dihadiri kepala satuan kerja perangkat Aceh, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, organisasi nonpemerintah, serta yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan.
Nasir menekankan pentingnya peran civil society organization, lembaga filantropi, dan dunia usaha dalam mendukung pemulihan ekonomi, baik melalui pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas, maupun penyediaan sumber daya.
Ia juga mengingatkan agar beban pemulihan tidak sepenuhnya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
Pemerintah daerah mendorong skema pembagian peran, termasuk bantuan berskala kecil, hibah, dan program kemitraan bagi kelompok usaha mikro.
Untuk aspek permodalan, Nasir menyebut Dinas Koperasi dan UMKM akan menjadi motor penggerak dalam memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak bencana.
“Melalui bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, kami berharap UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit,” ujarnya.
Guna memastikan intervensi tepat sasaran, Pemerintah Aceh tengah melakukan inventarisasi dan kompilasi usulan program yang akan diakomodasi dalam Anggaran 2026.
Nasir optimistis, dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, proses rehabilitasi ini akan membentuk struktur ekonomi Aceh yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing ke depan.[]
