BANDA ACEH — Menjelang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), Kapolda Aceh Marzuki Alibasyah dinilai meninggalkan jejak kepemimpinan yang humanis dan responsif selama memimpin Polda Aceh hampir enam bulan terakhir.
Sejak dilantik pada Agustus 2025, Marzuki disebut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga aktif turun langsung ke lapangan, terutama saat bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.
Dalam situasi darurat itu, ia memastikan kehadiran aparat kepolisian dirasakan masyarakat terdampak.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah inisiatif pemanfaatan lahan pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya.
Bersama jajaran, ia mendorong penanaman tanaman produktif di lahan berlumpur akibat banjir sebagai upaya memulihkan lingkungan sekaligus menggerakkan kembali ekonomi warga.
Di sektor lingkungan, Polda Aceh juga menggencarkan penanaman mangrove di kawasan pesisir Aceh Besar, khususnya Krueng Raya, sebagai bagian dari mitigasi abrasi dan perlindungan ekosistem pantai.
Aksi yang paling menyita perhatian publik terjadi saat banjir besar mengisolasi sejumlah wilayah di Aceh Tamiang.
Dengan akses darat terputus, Marzuki menempuh perjalanan menggunakan perahu dan berjalan kaki melintasi Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Langsa untuk memastikan kondisi personel dan masyarakat.
Ia juga meninjau kantor kepolisian yang rusak berat akibat terjangan banjir. Distribusi bantuan darurat, seperti beras, minyak goreng, mi instan, dan air mineral, dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter karena akses darat tidak memungkinkan.
Dalam beberapa kesempatan, Marzuki menyebut Aceh Tamiang sebagai wilayah dengan dampak terberat dibanding daerah lain saat itu.
Respons tersebut dinilai mencerminkan komitmen kepolisian dalam menghadirkan negara di tengah situasi krisis.
Lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu dikenal berpengalaman di bidang sumber daya manusia dan pengawasan internal.
Sebelum menjabat Kapolda Aceh, ia pernah bertugas di Bareskrim Polri serta memimpin Badan Narkotika Nasional di tingkat provinsi. Ia resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi pada September 2025.
Di internal kepolisian, Marzuki dikenal tegas namun mengedepankan pendekatan humanis dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan ulama. Program “Polda Aceh Meusyuhu” yang digaungkannya dinilai tidak sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan sosial dan respons kebencanaan.
Meski masa tugasnya segera berakhir karena memasuki MPP, sejumlah kalangan menilai kepemimpinan Marzuki telah memberi warna tersendiri bagi institusi kepolisian di Aceh. Pergantian Kapolda selanjutnya menjadi kewenangan pimpinan Polri.[]
