 |
| Nasir Nurdin Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh |
BANDA ACEH — Praktik penipuan dengan mencatut nama tokoh dan organisasi pers kembali terjadi.
Kali ini, nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh, Nasir Nurdin, disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang kepada pejabat di salah satu instansi pemerintah di Aceh.
Peristiwa tersebut bermula ketika seorang pejabat menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp sekitar pukul 18.35 WIB dari nomor yang mengatasnamakan Ketua PWI Aceh.
Dalam pesan tersebut, pelaku meminta bantuan dana dengan alasan keperluan perjalanan dari Sumatera Barat menuju Banda Aceh.
Merasa curiga, pejabat tersebut tidak langsung merespons permintaan itu. Ia terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia Aceh, Dimas KHS AMF. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi langsung kepada Nasir Nurdin.
Hasil konfirmasi memastikan bahwa nomor yang digunakan bukanlah nomor resmi Ketua PWI Aceh dan merupakan upaya penipuan yang mencatut identitas dirinya.
Menanggapi hal tersebut, Nasir Nurdin menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah penipuan.
“Dipastikan itu penipuan dengan cara mencatut foto dan nama Ketua PWI Aceh,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dirinya hanya menggunakan dua nomor resmi. Selain dari nomor tersebut, dipastikan bukan miliknya.
“Jika ada pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan saya di luar nomor resmi, maka itu adalah upaya penipuan dan tidak perlu dilayani,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar praktik penipuan dengan modus serupa yang kerap terjadi, terutama dengan mencatut nama pejabat maupun organisasi pers untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Untuk itu, seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk BUMN dan BUMD, diimbau agar lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap permintaan bantuan yang disampaikan melalui pesan singkat atau media komunikasi lainnya tanpa verifikasi yang jelas.
Kewaspadaan serta langkah konfirmasi menjadi kunci utama dalam mencegah kerugian akibat tindakan penipuan yang mengatasnamakan individu maupun lembaga resmi.[]
