 |
| Kondisi kapal penyeberangan menuju Pulo Aceh diduga over kapasitas, mengangkut penumpang, barang, dan kendaraan dalam satu perjalanan. Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan demi keselamatan dan kenyamanan bersama.(18/3/2026). |
Aceh Besar – Persoalan transportasi laut menuju Pulo Aceh kembali menjadi perhatian publik. Dua kapal motor yang melayani rute penyeberangan ke Lampuyang, Pulau Breuh, yakni KM Rahmat Rizki dan KM Sulthan Bahari, diduga kerap beroperasi melebihi kapasitas.
Kondisi ini tidak hanya terkait jumlah penumpang, tetapi juga muatan barang dan kendaraan roda dua yang diangkut dalam satu perjalanan. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi ini.
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa over kapasitas sudah menjadi pemandangan rutin, terutama pada hari-hari tertentu saat mobilitas masyarakat meningkat. Penumpang harus berdesakan, sementara barang dan kendaraan ditumpuk tanpa penataan yang optimal.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dinilai perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Optimalisasi transportasi laut menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap layanan publik.
“Jika persoalan sederhana seperti ini saja tidak ditangani dengan baik, maka patut dipertanyakan keseriusan dalam menjalankan amanah jabatan,” kritik masyarakat.
Pembenahan transportasi laut bertujuan memberikan kemudahan, kelancaran, serta jaminan keselamatan bagi warga Pulo Aceh dalam beraktivitas sehari-hari. Secara historis, masyarakat Pulo Aceh sangat bergantung pada Kota Banda Aceh untuk kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Dengan kondisi geografis yang terpisah oleh laut, transportasi menjadi satu-satunya penghubung. Oleh karena itu, layanan transportasi yang layak dan memadai bukan kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah.
Kekecewaan masyarakat juga disuarakan melalui akun media sosial @kabarpuloaceh, yang menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi transportasi di wilayah tersebut. Mereka menilai belum ada langkah signifikan untuk memberikan solusi nyata bagi warga.
Masyarakat berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional kapal penyeberangan, termasuk penambahan armada, pengaturan kapasitas muatan, dan peningkatan pengawasan agar kejadian over kapasitas tidak terus berulang.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menghambat aktivitas masyarakat sekaligus menimbulkan risiko keselamatan yang lebih besar di masa mendatang.[]
