 |
| Fauzan Adami Ketua SAPA |
ACEH — Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melontarkan kritik keras terhadap sikap diam para pejabat Aceh, termasuk anggota DPR RI, DPRA, dan DPD RI perwakilan Aceh, menyusul pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menyebut tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda.
SAPA menilai, pernyataan Presiden tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Hingga kini, masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah di Aceh yang bertahan di hunian darurat dan tenda akibat bencana.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, mengatakan bahwa yang lebih disayangkan bukan hanya ketidakakuratan informasi yang diterima Presiden, tetapi juga tidak adanya klarifikasi maupun sikap dari para wakil rakyat dan pejabat Aceh.
“Yang sangat kita sesalkan adalah sikap diam para pejabat Aceh, baik di DPR RI, DPRA, maupun DPD. Seharusnya mereka berada di garda terdepan untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, bukan justru membiarkan informasi yang keliru terus berkembang,” ujar Fauzan, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, para wakil rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan informasi yang disampaikan ke pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.
“Jika mereka diam, maka patut dipertanyakan keberpihakan mereka kepada rakyat. Ini bukan sekadar persoalan data, tetapi menyangkut nasib masyarakat yang masih hidup dalam kondisi tidak layak,” tegasnya.
SAPA juga menilai, lemahnya respons dari para pejabat dan perwakilan Aceh tersebut berpotensi memperparah kesalahan dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
“Ketika Presiden menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, lalu tidak ada yang meluruskan, maka ini menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan bisa salah arah karena dibangun di atas informasi yang tidak valid,” lanjutnya.
Lebih jauh, SAPA mengingatkan bahwa persoalan hunian pascabencana merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga. Karena itu, peran aktif semua pihak, terutama para wakil rakyat, sangat dibutuhkan.
SAPA mendesak seluruh pejabat Aceh, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk segera bersikap terbuka dan menyampaikan kondisi sebenarnya kepada pemerintah pusat, agar tidak terjadi kesalahan persepsi yang merugikan masyarakat.
Selain itu, SAPA juga meminta Presiden untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan tanpa seremonial.
“Presiden tidak boleh hanya menerima laporan di atas meja. Harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Jangan sampai rakyat masih menderita, sementara yang dilaporkan seolah-olah semuanya sudah selesai,” pungkas Fauzan.[]
