Kota Jantho — Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Besar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus memperkuat kualitas dan tata kelola data daerah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sosialisasi Standar Pelayanan Statistik Terpadu (PST), serta pendampingan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPS Aceh Besar ini menjadi langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat sinergi lintas instansi dalam mewujudkan statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Bappeda Aceh Besar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Baitul Mal Aceh Besar, akademisi ISBI Aceh, serta unsur masyarakat sipil seperti GERAK Aceh Besar.
Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pemaparan terkait standar pelayanan PST, mekanisme permintaan dan konsultasi data, serta pendampingan teknis EPSS sebagai instrumen evaluasi kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala BPS Aceh Besar, Rudi Hermanto, menegaskan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Data yang akurat menjadi dasar dalam menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Tanpa data berkualitas, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” ujarnya.
Ia juga menekankan komitmen BPS dalam meningkatkan kualitas layanan statistik publik melalui implementasi PST sebagai pintu utama pelayanan data.
“Kami berkomitmen menghadirkan layanan statistik yang mudah diakses, cepat, dan transparan. Kami juga terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai bentuk jaminan mutu layanan, BPS turut menyampaikan maklumat pelayanan kepada peserta forum. Rudi berharap sinergi antarinstansi yang terbangun dapat terus diperkuat.
“Kami berharap kolaborasi ini semakin solid dalam mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Aceh Besar, Susi, menilai inovasi layanan digital BPS sebagai langkah progresif dalam mendukung pengelolaan data daerah.
“Fitur one sign access memudahkan akses data secara lebih rinci. Jika dimanfaatkan optimal, data yang tersedia dapat menjadi acuan strategis dalam memetakan kondisi pembangunan daerah,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Besar, Irwansyah, juga menyoroti pentingnya penyajian data yang lebih detail, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
“Kemudahan akses data dari BPS sangat membantu, baik untuk penelitian maupun perumusan kebijakan. Ke depan, kami berharap data pengangguran dapat disajikan lebih rinci agar program pemerintah lebih tepat sasaran,” katanya.
Sebagai penutup, seluruh peserta FGD menandatangani pakta komitmen sebagai bentuk keseriusan bersama dalam memperkuat sistem statistik daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.[]
