 |
| Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi, M.H Bupati Aceh Tamiang |
ACEH TAMIANG – Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Fahmi, M.H., mengupayakan percepatan penanganan dampak banjir dengan membawa langsung usulan bantuan sosial kepada Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Usulan tersebut mencakup bantuan stimulan lanjutan bagi masyarakat terdampak banjir, meliputi jaminan hidup, bantuan isi hunian, serta dukungan pemulihan sosial ekonomi.
“Insya Allah besok kita serahkan langsung usulan bantuan ke Pak Menteri,” ujar Armia, Rabu (15/4/2026).
Usulan Tahap Lanjutan Capai 40 Ribu KK
Bupati Armia menjelaskan bahwa usulan yang diajukan merupakan lanjutan tahap 3 dan tahap 4. Pada tahap 3 tercatat sebanyak 20.863 kepala keluarga (KK) atau 74.405 jiwa, sedangkan tahap 4 mencakup 19.652 KK atau 69.306 jiwa.
“Total usulan tahap 3 dan 4 mencapai 40.515 KK atau sekitar 143.711 jiwa,” jelasnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan seluruh warga terdampak banjir mendapatkan bantuan secara merata dan berkeadilan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendoakan agar proses pengajuan hingga realisasi bantuan dapat berjalan lancar.
“Kita berharap doa seluruh masyarakat Aceh Tamiang agar bantuan ini segera terealisasi,” tambahnya.
Realisasi Tahap Awal Sudah Berjalan
Sebelumnya, penyaluran bantuan sosial tahap 1 dan tahap 2 telah menjangkau 13.516 KK atau sekitar 47.633 jiwa.
Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk jaminan hidup, kebutuhan dasar hunian, serta dukungan pemulihan ekonomi.
Program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan bencana dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Dorong Percepatan Pemulihan Pascabencana
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menilai percepatan bantuan sangat penting untuk mendukung pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut.
Dengan tambahan usulan ini, diharapkan cakupan penerima manfaat semakin luas dan mampu memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga diharapkan terus memperkuat sinergi dalam proses verifikasi, validasi data, hingga penyaluran bantuan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.[]
