 |
| Ramza Harli meninjau langsung kondisi jalan rusak di Banda Aceh dan mendesak Dinas PUPR agar perbaikan dilakukan sesuai standar kualitas sehingga tahan lama dan tidak berulang setiap tahun. Foto: Humas Dprk Banda Aceh |
Banda Aceh – Sorotan terhadap kondisi jalan berlubang di sejumlah titik di Kota Banda Aceh kembali mencuat.
Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan setiap proyek perbaikan jalan dikerjakan dengan kualitas terbaik, bukan sekadar tambal sulam yang mudah rusak.
Menurut Ramza, kondisi jalan yang kembali berlubang meski baru diperbaiki menjadi indikator lemahnya kualitas pengerjaan di lapangan. Ia menilai, perbaikan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan, sehingga kerusakan jalan terus berulang setiap tahun.
“Banda Aceh ini ibu kota provinsi. Sudah seharusnya kita memiliki infrastruktur jalan yang layak, kuat, dan tahan lama. Jangan sampai setiap tahun anggaran dihabiskan untuk pekerjaan yang sama tanpa hasil maksimal,” ujarnya saat meninjau sejumlah ruas jalan di Kecamatan Jaya Baru dan Kutaraja, Rabu (8/4/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Ramza turut didampingi aparatur gampong dan perwakilan Dinas PUPR. Ia menemukan beberapa titik jalan yang sebelumnya telah diperbaiki, namun kembali mengalami kerusakan.
Hal ini, menurutnya, menunjukkan adanya persoalan dalam metode pengerjaan maupun pengawasan proyek.
Ia menegaskan, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penggalian hingga ke struktur dasar yang stabil, kemudian dipadatkan menggunakan alat berat seperti baby roller agar hasilnya benar-benar kokoh.
“Kalau hanya ditambal di permukaan tanpa proses yang benar, tentu tidak akan bertahan lama. Ini yang harus dibenahi. Kita tidak ingin terjadi pemborosan anggaran akibat kualitas pekerjaan yang rendah,” tegasnya.
Ramza juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proyek infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang.
Menurutnya, jika pola pengerjaan seperti saat ini terus dipertahankan, pemerintah daerah akan terjebak dalam siklus perbaikan berulang tanpa peningkatan kualitas yang signifikan.
Padahal, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang juga membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran.
Selain aspek teknis, ia menekankan pentingnya pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ia mengajak warga untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya proyek pembangunan di lingkungan masing-masing.
“Pengawasan dari masyarakat sangat penting. Dengan keterlibatan publik, kita bisa memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar dan tidak menyimpang,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jalan yang baik akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, mobilitas warga, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Sebaliknya, jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kerugian ekonomi.
Karena itu, ia berharap Dinas PUPR menjadikan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap proyek perbaikan jalan ke depan.
Ramza berharap, ke depan ada perubahan nyata dalam pola pengerjaan infrastruktur di Banda Aceh, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan sementara yang cepat rusak. (**)
