 |
| Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal saat menjadi narasumber dalam kegiatan ToT Advokasi Gender dan Perubahan Iklim yang digelar oleh ACCI, USK, dan UN Women di Grand Arabia Hotel, Banda Aceh, Kamis (9/4/2026). |
Banda Aceh – Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan kembali ditegaskan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.
Hal itu disampaikan Illiza saat menjadi narasumber dalam kegiatan Training of Trainers (ToT) Advokasi Gender dan Perubahan Iklim yang berlangsung di Grand Arabia Hotel, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara ACCI, Universitas Syiah Kuala, dan UN Women, yang bertujuan memperkuat kapasitas peserta dalam mengadvokasi kebijakan perubahan iklim yang responsif gender.
Dalam pemaparannya, Illiza menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan kebijakan iklim.
Menurutnya, dampak perubahan iklim tidak dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
“Advokasi perubahan iklim tidak cukup hanya di level global atau nasional. Kita harus memastikan kebijakan di tingkat daerah benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok paling terdampak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelatihan ini tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan semata, melainkan harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
Para peserta diharapkan mampu menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di komunitas masing-masing.
“Dengan demikian, gerakan advokasi bisa semakin luas dan memberikan dampak nyata,” tambahnya.
Pelatihan ToT ini mengusung pendekatan teknis yang meliputi analisis data, penguatan dukungan komunitas, serta strategi advokasi kebijakan.
Metode tersebut membekali peserta untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan sekaligus merumuskan solusi yang mempertimbangkan aspek sosial dan gender.
Lebih lanjut, Illiza menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional dinilai krusial dalam mendorong kebijakan yang adaptif dan berkeadilan.
“Semangat kolaborasi harus terus kita jaga. Dengan kerja bersama, kita dapat menghadirkan kebijakan yang ramah lingkungan sekaligus adil dan inklusif,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Aceh dalam isu perubahan iklim berbasis komunitas.
Diharapkan, peningkatan kapasitas para peserta dapat melahirkan berbagai inisiatif lokal yang efektif dalam menjawab tantangan perubahan iklim.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga menjunjung tinggi kesetaraan gender. (*)
