 |
| Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah menyampaikan komitmennya dalam memperkuat peran Forkom KDMP sebagai penggerak kemandirian ekonomi gampong melalui pengembangan koperasi desa di Banda Aceh. |
BANDA ACEH – Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat gampong kembali ditegaskan oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap peran Forum Komunikasi Koperasi Desa Merah Putih (Forkom KDMP) sebagai motor penggerak kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Menurut Irwansyah, keberadaan Forkom KDMP bukan sekadar wadah koordinasi koperasi, tetapi memiliki posisi strategis dalam membangun sistem ekonomi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Koperasi desa dinilai mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi warga di tingkat paling bawah.
“Semangatnya adalah membangun sinergi antar koperasi desa, sehingga mampu menciptakan kemandirian gampong yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan, koperasi harus hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat, bukan hanya sebagai lembaga formal.
Dengan pengelolaan yang baik, koperasi desa dapat menjadi pusat distribusi, layanan keuangan, hingga penguatan usaha mikro di gampong.
Sebagai bentuk keseriusan, Irwansyah juga telah menjalin komunikasi dengan pihak Pegadaian untuk memastikan keberlanjutan kerja sama dengan KDMP.
Langkah ini bertujuan membuka akses permodalan dan memperluas dukungan bagi koperasi desa agar dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.
Namun di balik optimisme tersebut, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai koperasi.
Ketentuan luas lahan hingga 600 meter persegi dinilai terlalu kaku dan kurang realistis bagi sebagian desa.
Sebagai solusi, Irwansyah mendorong adanya fleksibilitas pembangunan dengan memanfaatkan lahan lebih kecil, seperti 300 meter persegi, melalui konsep bangunan bertingkat.
Selain itu, pemanfaatan aset desa yang sudah ada melalui rehabilitasi juga dinilai lebih efisien dalam menekan biaya pembangunan.
Dalam aspek permodalan, ia juga mengusulkan harmonisasi regulasi agar Dana Desa dapat dimanfaatkan sebagai penyertaan modal koperasi. Dukungan dari lembaga keuangan lokal seperti LKMS Mahirah Muamalah turut diharapkan dapat memperkuat fondasi keuangan KDMP.
Irwansyah juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pengurus Forkom KDMP dengan dinas terkait. Ia menilai sejumlah agenda strategis seperti pelantikan pengurus hingga pembentukan koperasi sekunder perlu segera direalisasikan agar penguatan kelembagaan berjalan optimal.
“Kolaborasi menjadi kunci. Ketika legislatif, koperasi, dan lembaga keuangan berjalan bersama, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh lebih kuat dan berdaya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forkom KDMP Banda Aceh, Zulkarnain M. Isa, menyambut baik dukungan DPRK tersebut. Ia menilai keterlibatan legislatif membuka peluang besar dalam memperluas akses kerja sama, khususnya dengan sektor keuangan.
Menurutnya, dukungan lintas sektor menjadi faktor penting agar koperasi desa tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai pilar ekonomi gampong yang mandiri dan berkelanjutan di Banda Aceh.[]
