Bandung — Kepolisian Daerah Jawa Barat melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan kalangan buruh terus diperkuat guna mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas nasional, Minggu, 26 April 2026.
Kolaborasi tersebut tercermin dalam berbagai pertemuan antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku usaha yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penyesuaian upah, perlindungan tenaga kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Sementara itu, kalangan buruh menyambut positif keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi, yang dinilai menjadi kunci dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa setiap kebijakan akan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh secara bertahap.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kami mendukung penuh upaya sinergi antara pemerintah dan buruh. Peningkatan kesejahteraan pekerja akan berdampak pada kondusivitas wilayah, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak kepolisian siap mengawal proses dialog maupun implementasi kebijakan agar berlangsung tertib dan damai, dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kompetensi tenaga kerja agar siap menghadapi tantangan global.
Ke depan, sinergi antara pemerintah dan buruh akan terus diperkuat melalui dialog rutin dan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh pekerja di Indonesia.[]
