Aceh Tamiang – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Syuibun Anwar, mewakili Bupati membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Setdakab, Selasa (21/04/2026).
Forum ini bertujuan membahas, menyelaraskan, serta menyepakati arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.
Mengusung tema “Aceh Tamiang Bangkit Melalui Pembangunan yang Lebih Baik dan Berkelanjutan”, Syuibun menyampaikan sejumlah prioritas pembangunan tahun 2027.
Di antaranya pembangunan sarana dan prasarana layanan masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta penerapan syariat Islam, mitigasi bencana, hingga revitalisasi kawasan permukiman dan sanitasi lingkungan pascabanjir.
“Seluruh proses perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan kebencanaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan daerah,” ujar Syuibun.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkomitmen mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip build back better, yakni pendekatan pemulihan pascabencana yang bertujuan membangun kembali infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat menjadi lebih aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan dibandingkan kondisi sebelumnya.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun ini memiliki karakteristik berbeda dari tahun sebelumnya, mengingat daerah tersebut baru saja dilanda bencana banjir bandang.
“Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kondisi pascabencana,” ungkapnya.
Syuibun berharap seluruh elemen dapat berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah, baik dari unsur eksekutif, legislatif, maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Tamiang, Muhammad Zein, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi kegiatan pembangunan.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.
Ia berharap, melalui forum ini, dapat dihimpun masukan konstruktif serta disepakati prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, perwakilan Bappeda Aceh, anggota DPRA Dapil VII, pimpinan dan Ketua DPRK Aceh Tamiang, unsur Forkopimda, para asisten dan kepala OPD, staf ahli Setdakab, serta tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.[]
