Kota Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar Drs. H. Syukri mengapresiasi pelaksanaan Talk Show Pencegahan Korupsi bagi Pimpinan Daerah yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri tahun 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan saat mengikuti kegiatan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar, Kamis (16/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Wabup Syukri didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekdakab Aceh Besar Abdullah, S.Sos., para staf ahli bupati, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan talk show ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai pedoman bagi pimpinan daerah agar terhindar dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme,” ujar Syukri.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Talk show yang mengusung tema “Kepemimpinan Berintegritas: Antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Inspektur Jenderal Kemendagri Irjen Pol (Purn) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., serta Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Sugeng Hariyono, C.ACP. Acara dipandu oleh presenter TvOne, Nadilla Saleh.
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung terwujudnya pimpinan daerah yang berintegritas melalui peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut diwujudkan melalui program PAKU Integritas (Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara Berintegritas), yang berfokus pada pendidikan antikorupsi, pembekalan pimpinan, serta peningkatan kompetensi ASN agar lebih adaptif dan menjunjung tinggi kejujuran dalam pelayanan publik.
“Talk show ini diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik korupsi di kalangan pimpinan daerah di seluruh Indonesia,” ujar Sugeng.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga terus memperkuat kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP), serta penguatan pendidikan antikorupsi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pimpinan daerah semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan amanah secara jujur dan bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.[]
