BANDA ACEH — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, terkait penanganan pendangkalan muara sungai dan muara perikanan di sejumlah wilayah pesisir Aceh.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, saat bertemu Gubernur Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (5/5/2026).
Menurut Permana, kunjungan tim KKP merupakan respons atas surat Pemerintah Aceh yang mengeluhkan kondisi muara yang mengalami sedimentasi dan berdampak pada aktivitas nelayan.
“Kami datang untuk menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tim KKP akan berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan.
Ke-13 lokasi tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Lampulo (Banda Aceh), Idi (Aceh Timur), Lambada (Aceh Besar), Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro (Pidie), Kuala Meurudu dan Kuala Panteraja (Pidie Jaya), Kuala Peudada (Bireuen), Kuala Pusong (Lhokseumawe), Kuala Krueng Mane (Aceh Utara), Kuala Anak Laut (Aceh Singkil), Kuala Ujung Baroh (Aceh Barat), serta Kuala Ujung Serangga (Aceh Barat Daya).
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai yang luas dan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap sektor kelautan.
“Kita memiliki lebih dari 50 muara. Aceh dikelilingi laut, dengan sekitar 25 persen penduduk berprofesi sebagai nelayan. Selama ini mereka kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” ujarnya.
Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir di kawasan permukiman.
“Jika muara dangkal, air berpotensi meluap ke permukiman. Ini juga menjadi keluhan masyarakat, khususnya nelayan,” katanya.
Selain penanganan sedimentasi, Mualem turut meminta pemerintah pusat untuk menangani persoalan abrasi pantai secara komprehensif di wilayah Aceh.
“Kami berharap penanganan dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengatasi abrasi,” pungkasnya.[]
