 |
| Sulaiman Manaf Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe |
BANDA ACEH – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, untuk segera mengevaluasi dan mencopot Nasri Jalal dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Desakan tersebut disampaikan Bos Manyak karena menilai BPMA belum optimal menjalankan fungsi pengawasan operasional serta perencanaan mitigasi terhadap berbagai persoalan di sektor hulu migas Aceh.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi indikator lemahnya kinerja manajemen BPMA, mulai dari penurunan produksi migas, insiden fasilitas strategis, hingga kebocoran jaringan pipa gas.
“BPMA seharusnya mampu memastikan pengawasan yang efektif terhadap operasional migas di Aceh. Berbagai persoalan yang terjadi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan lembaga tersebut,” kata Sulaiman Manaf di Banda Aceh, Rabu (10/6/2026).
Salah satu sorotan utama adalah penurunan produksi alami (natural declining) pada sejumlah sumur tua, termasuk di wilayah Blok B. Menurut Bos Manyak, kondisi tersebut diperparah oleh keterlambatan pelaksanaan program kerja yang dinilai penting untuk menjaga produktivitas sumur.
Ia menilai rotasi jabatan yang terjadi di internal BPMA diduga turut memengaruhi proses persetujuan program workover dan well service yang diperlukan guna mempertahankan tekanan sumur dan tingkat produksi.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya dorongan terhadap penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi migas dari lapangan yang sudah menua.
Bos Manyak juga menyinggung insiden kebakaran tangki kondensat di kawasan Kilang Arun yang dinilai berdampak terhadap operasional sektor migas di Aceh.
Menurutnya, kebakaran tersebut menyebabkan terganggunya penerimaan kondensat dari lapangan produksi sehingga berdampak pada penurunan volume produksi harian. Ia menilai peristiwa itu juga menjadi indikator perlunya penguatan audit keselamatan dan kesehatan kerja (HSE) terhadap fasilitas-fasilitas strategis migas.
Selain itu, kasus kebocoran pipa gas yang terjadi di Aceh Utara turut menjadi perhatian. Sulaiman menilai kebocoran tersebut tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap integritas infrastruktur migas yang telah berusia puluhan tahun.
Ia menilai penanganan gangguan distribusi gas yang berlangsung dalam waktu cukup lama turut berdampak pada aktivitas industri pengguna gas serta berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor migas.
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Bos Manyak menilai Aceh berpotensi mengalami kehilangan peluang produksi (Lost Production Opportunity/LPO) yang berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas.
Karena itu, ia meminta Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPMA demi memastikan tata kelola sektor migas berjalan lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.
“Evaluasi terhadap BPMA perlu dilakukan agar pengelolaan sektor migas Aceh lebih optimal dan mampu menjaga potensi pendapatan daerah ke depan,” pungkasnya.[]
