JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) resmi menutup Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII Tahun 2026.
Sebanyak 85 peserta dari unsur TNI, Polri, kementerian, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi dikukuhkan sebagai alumni dalam upacara yang berlangsung di Gedung Pancagatra Lantai 1, Lemhannas RI, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa program P3N dilaksanakan selama tiga setengah bulan dengan tujuan membentuk calon pemimpin nasional yang memiliki karakter negarawan, berjiwa patriotik, serta mampu berpikir strategis, komprehensif, dan holistik dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.
“Hari ini Lemhannas RI menyelenggarakan penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVII Tahun 2026. Pendidikan ini berlangsung selama tiga setengah bulan dan diikuti oleh 85 peserta dari berbagai unsur,” ujar Ace Hasan.
Menurutnya, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai kepemimpinan nasional, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, serta kajian strategis terkait dinamika global, regional, dan nasional yang memengaruhi Indonesia.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mendalam mengenai empat konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Harapannya, ketika kembali ke instansi masing-masing, para alumni memiliki bekal yang memadai dalam mengambil kebijakan dan mampu menghadirkan cara pandang yang lebih visioner demi kemajuan bangsa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Lemhannas RI juga memberikan penghargaan kepada peserta terbaik. Penghargaan bidang akademik diraih oleh Brigjen Pol. Ade Ary Syam Indradi, sementara penghargaan untuk penulisan Kertas Kerja Perorangan (KKP) terbaik diberikan kepada Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ignatius Bayu.
Ace Hasan menegaskan bahwa integritas menjadi salah satu nilai utama yang ditekankan selama pendidikan. Para peserta juga memperoleh penguatan materi antikorupsi dan komunikasi publik guna membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan mampu membangun kedekatan dengan masyarakat.
Menurutnya, di tengah perkembangan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin dinamis, Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual dan kemampuan manajerial, tetapi juga karakter kebangsaan yang kuat serta kemampuan membaca perubahan strategis secara tepat.
“Pemimpin nasional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis dan menjadikan kepentingan bangsa sebagai orientasi utama dalam setiap pengambilan keputusan,” pungkasnya.[]
