BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memerintahkan jajarannya untuk segera menyiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).
Revisi tersebut akan dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Arahan Gubernur Mualem tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Ia mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menindaklanjuti instruksi tersebut.
“Benar, arahan Pak Gubernur demikian. Jadi kita segera menyiapkannya,” kata Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/6/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan skema revisi PoD Blok Andaman dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026) dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
“Pak Gubernur menekankan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan berbagai pihak agar menjadi representasi kepentingan masyarakat Aceh,” ujarnya.
Nasir menambahkan, rencana ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Aceh dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada Rabu malam (10/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, SKK Migas disebut membuka ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD Blok Andaman.
“Saya ikut dalam pertemuan itu. Saat itu disepakati bahwa SKK Migas memberi ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengusulkan revisi dan bersedia mengakomodasinya,” katanya.
Meski demikian, Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak menolak keberadaan proyek Lapangan Gas Tengkulo South Andaman maupun keterlibatan investor Mubadala Energy. Pemerintah Aceh, kata dia, tetap mendukung iklim investasi yang kondusif di daerah.
“Pemerintah Aceh mendukung investasi yang sehat karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, arah kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui penguatan investasi dan industri.
Menurut Nasir, Pemerintah Aceh mendorong agar pengelolaan Blok Andaman diarahkan pada skema hilirisasi yang selaras dengan program nasional.
“Gubernur Mualem mendorong agar pengembangan Blok Andaman berbasis hilirisasi dan sejalan dengan program nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas dan kondensat dari Blok Andaman disalurkan langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Menurut Nasir, skema berbasis fasilitas darat dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal dan tumbuhnya industri turunan di Aceh.
“Fasilitas di darat akan menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah,” ujarnya.
Nasir menjelaskan, usulan revisi ini juga menyangkut penyesuaian terhadap Plan of Development yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026.
Dalam skema sebelumnya, gas dari Lapangan Tengkulo South Andaman direncanakan diproses di FPSO (Floating Production Storage and Offloading) di lepas pantai, kemudian disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) di KEK Arun, Lhokseumawe melalui jaringan pipa bawah laut.
Pemerintah Aceh berharap pembahasan revisi PoD tersebut dapat menghasilkan skema yang lebih optimal bagi kepentingan daerah sekaligus tetap menjaga kepastian investasi di sektor hulu migas.[]
