Jakarta – Progres pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari berbagai indikator, mulai dari layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga pembangunan hunian sementara (huntara).
Saat ini, penanganan bencana di wilayah Sumatera telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama ke depan adalah memperkuat dan memulihkan infrastruktur permanen, termasuk jalan dan jembatan, baik yang berstatus nasional maupun daerah, termasuk wilayah yang sebelumnya belum tertangani secara optimal.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Pratikno) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2028 sebesar Rp100,1 triliun. Anggaran tersebut mencakup 33 kementerian/lembaga, terdiri dari 23 kementerian/lembaga utama dan 10 pendukung.
Ia menekankan pentingnya percepatan proses administrasi dan realisasi anggaran agar program pemulihan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
“Saya mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pengajuan maupun pencairan anggaran, serta memastikan pelaksanaannya segera di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) guna menangani kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana.
Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Muhammad Tito Karnavian) bersama sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Suharyanto), serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat RI terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan melalui berbagai program lintas sektor.
Pemerintah juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang tidak hanya memanfaatkan tambahan TKD, tetapi juga menyalurkan hibah untuk daerah lain yang masih membutuhkan dukungan tambahan.
“Dukungan lintas daerah sangat penting karena bantuan ini diterima oleh seluruh daerah, baik yang terdampak langsung maupun tidak,” ujar pejabat terkait dalam rapat koordinasi di Jakarta.
Pemerintah berharap seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, sekaligus membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan di wilayah terdampak.[]
