BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Pidie Jaya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis (4/6/2026).
Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., M.E., menerima langsung dokumen LHP tersebut bersama 11 kepala daerah lainnya di Aceh.
Kepala Perwakilan BPK RI Aceh, Andrie Yogama, menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,” ujarnya.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Sibral Malasyi menegaskan bahwa opini WTP ke-12 yang diraih Kabupaten Pidie Jaya bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan serta memastikan setiap program dan anggaran dijalankan secara bertanggung jawab,” kata Sibral.
Ia menambahkan, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat sistem pengawasan internal demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna menyempurnakan tata kelola pemerintahan.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRK Pidie Jaya A. Kadir Jailani, Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, SKP., MPH., Plt Kepala BKAD, Inspektur Jamian, M.Pd., Sekretaris DPRK Nasruddin, SE., MM., Kabag Prokopim M. Riza Andika, S.Sos., M.Si., serta sejumlah pejabat lainnya.
Raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini semakin menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.[]
