Rupiah Melemah, Gelombang PHK Menguat: Mahasiswa Soroti Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Editor: Syarkawi author photo

 

Artikel ini di buat oleh Cut Izza Mulkia -Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syi'ah Kuala

Meuligoeaceh.com - Opini - Melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha, hingga munculnya gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah memunculkan perdebatan mengenai kondisi perekonomian nasional saat ini. 

Di tengah situasi tersebut, pemerintah menilai tekanan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai faktor global, sementara sebagian kalangan akademisi dan mahasiswa menilai terdapat persoalan domestik yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi salah satu sorotan utama. 

Angka tersebut memicu kekhawatiran karena berdampak pada biaya impor, harga barang, hingga beban dunia usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

Pemerintah selama ini menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak terlepas dari kondisi global, seperti konflik geopolitik di Timur Tengah, kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (The Fed), serta ketidakpastian ekonomi dunia. 

Namun, sejumlah pengamat menilai faktor internal juga turut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Sebagian kalangan menilai bahwa konsistensi kebijakan fiskal, pengelolaan utang, kepastian hukum, serta iklim investasi menjadi faktor penting yang menentukan persepsi pasar. 

Ketika investor melihat adanya ketidakpastian arah kebijakan, maka arus modal berpotensi bergerak ke negara yang dianggap lebih stabil.

Di sisi lain, gelombang demonstrasi mahasiswa yang muncul di sejumlah daerah menunjukkan adanya keresahan terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya hidup, serta kekhawatiran terhadap lapangan kerja menjadi isu yang banyak disuarakan dalam berbagai aksi tersebut.

Bagi mahasiswa, aksi yang dilakukan bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan upaya menyampaikan aspirasi agar pemerintah lebih responsif terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat. 

Mereka menilai persoalan ekonomi tidak cukup dijelaskan hanya melalui faktor eksternal, tetapi juga perlu dievaluasi dari sisi kebijakan dalam negeri.

Kekhawatiran juga muncul dari dunia usaha. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perusahaan dilaporkan mengalami kesulitan keuangan, melakukan efisiensi, hingga merumahkan pekerja. 

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran apabila tekanan ekonomi terus berlanjut.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan bahwa kondisi saat ini perlu disikapi secara objektif. Istilah "krisis" memiliki indikator dan ukuran tertentu yang berbeda dengan perlambatan ekonomi atau tekanan ekonomi. 

Namun, mereka juga menegaskan bahwa berbagai sinyal yang muncul saat ini tidak boleh diabaikan dan harus menjadi perhatian bersama.

Guru Besar Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Sofyan Syahnur, SE, M.Si., dalam sejumlah kajiannya menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang mampu berfungsi sebagai built-in stabilizer atau penyangga otomatis ketika ekonomi menghadapi tekanan. 

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas ekonomi agar tidak mengalami perlambatan yang lebih dalam.

Menurut berbagai kalangan, yang paling dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi, disertai langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. 

Transparansi, konsistensi kebijakan, serta komunikasi yang efektif dinilai dapat membantu menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai apakah kondisi saat ini dapat disebut sebagai krisis atau tidak mungkin akan terus berlangsung. 

Namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, dapat bersama-sama mencari solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kesejahteraan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, harapan terbesar masyarakat adalah hadirnya kebijakan yang mampu memberikan kepastian, menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.[]

Share:
Komentar

Berita Terkini