BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh, Malahayati M. Nasir, menerima kunjungan Tim Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di kediaman resminya, Minggu (21/6/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghimpun data dan informasi mengenai aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia.
Sensus Ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali itu bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif terkait kondisi dan struktur perekonomian nasional sebagai bahan perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, M. Nasir menyambut baik pelaksanaan pendataan yang dilakukan petugas BPS dan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Aceh terhadap suksesnya Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat, lengkap, dan berkualitas menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaannya dan berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” ujar Nasir.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para petugas lapangan yang menjalankan tugas pendataan di berbagai daerah.
Menurutnya, kerja keras para petugas menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nasir berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan mampu menghasilkan data yang mutakhir serta relevan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh maupun nasional pada masa mendatang.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan seluruh pelaku usaha nonpertanian yang dilaksanakan BPS secara nasional.
Hasil pendataan tersebut akan menjadi salah satu rujukan utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis data, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dunia usaha.[]
