Bandung – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh menjadi narasumber dalam kegiatan Pembinaan Kapasitas Komunikasi Publik yang digelar di Gedung Center of Excellence (CoE) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam pengelolaan komunikasi publik melalui strategi pengelolaan media, relasi media, serta kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominsa Aceh, Alfajrian AB, memaparkan pengalaman Pemerintah Aceh dalam membangun sistem komunikasi publik yang kolaboratif hingga berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional.
Menurut Alfajrian, keberhasilan komunikasi publik tidak hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari kemampuan membangun kemitraan, memperkuat jejaring informasi, serta menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat.
"Komunikasi publik yang efektif harus dibangun melalui kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bersinergi dengan media, komunitas, dan masyarakat agar informasi pembangunan dapat tersampaikan secara luas dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan komunikasi publik di Aceh berlandaskan pada tiga aspek utama, yakni regulasi, percepatan arus informasi, dan kemitraan.
Ketiga aspek tersebut menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan komunikasi publik yang mampu menjawab perkembangan teknologi informasi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang berkualitas.
Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui empat pilar utama, yaitu penguatan kemitraan dengan komunitas informasi, pengembangan relasi media, penguatan Media Center, serta kolaborasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan para pemangku kepentingan.
Dalam membangun hubungan dengan media massa, Diskominsa Aceh mengembangkan Sistem Manajemen Informasi Media Online (Simelon) sebagai platform untuk memetakan dan mengelola kerja sama dengan perusahaan media daring di Aceh.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mendata media yang telah terverifikasi maupun yang masih dalam proses verifikasi sehingga pola kemitraan dapat dilakukan secara lebih transparan dan terukur.
"Media online di Aceh terus bertambah setiap tahun. Karena itu kami membangun sistem agar pendataan media lebih baik dan kemitraan dapat dilakukan secara proporsional," kata Alfajrian.
Saat ini, Pemerintah Aceh telah menjalin kemitraan dengan 147 media online dalam mendukung penyebarluasan informasi pembangunan.
Selain itu, Diskominsa Aceh juga terus mengoptimalkan peran Media Center sebagai pusat produksi dan distribusi informasi pemerintah.
Di tengah keterbatasan sumber daya, strategi kolaboratif dilakukan dengan melibatkan kontributor dari seluruh SKPA agar informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah dapat dipublikasikan secara cepat, akurat, dan berimbang.
Penguatan komunikasi publik juga dilakukan melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra pemerintah di tingkat gampong.
Menurut Alfajrian, keberadaan KIM sangat penting karena masyarakat desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi di wilayahnya sekaligus berperan dalam menyebarluaskan informasi dan menangkal hoaks.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Aceh menghadirkan inovasi gampong.id, sebuah platform yang memungkinkan setiap gampong memiliki media informasi sendiri.
Platform ini menjadi sarana penyebarluasan informasi pemerintah hingga ke tingkat desa sekaligus memperkuat transparansi informasi publik.
Alfajrian menambahkan, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat menuntut pemerintah terus beradaptasi dalam mengelola komunikasi publik.
Aparatur pemerintah dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi informasi yang mudah dipahami, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berbagai inovasi dan strategi tersebut turut mengantarkan Pemerintah Aceh meraih penghargaan pada Anugerah Media Center (AMC) 2024.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan informasi pembangunan yang berkualitas.
Melalui kegiatan Pembinaan Kapasitas Komunikasi Publik ini, Diskominsa Aceh berharap aparatur pengelola komunikasi publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semakin memahami pentingnya membangun komunikasi publik yang kolaboratif, memperkuat kemitraan dengan media, serta mengoptimalkan peran KIM.
Dengan demikian, pemerintah dapat terus menghadirkan layanan informasi publik yang terbuka, kredibel, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.[]
