Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Barat, Said Mahdar, melaksanakan kunjungan koordinasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (21/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, di ruang kerjanya.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Said Mahdar menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung berbagai program pembinaan warga binaan, peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan, serta penguatan keamanan dan ketertiban di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
"Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan DPRD merupakan langkah strategis dalam membangun dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kami berharap sinergi ini terus terjalin agar berbagai program pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal," ujar Said Mahdar.
Selain membahas penguatan pembinaan dan pelayanan, Kakanwil juga memaparkan pelaksanaan program ketahanan pangan yang dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.
Program tersebut merupakan implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung program prioritas nasional melalui pemberdayaan warga binaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan berbagai kegiatan produktif lainnya.
Menurut Said Mahdar, program ketahanan pangan tidak hanya berkontribusi terhadap upaya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi sarana pembinaan kemandirian bagi warga binaan agar memiliki keterampilan dan bekal yang bermanfaat saat kembali ke tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri Aras, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat dalam membangun koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Ia menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus mendukung keberhasilan pembinaan warga binaan agar mampu kembali berperan positif di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan kelembagaan antara Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Barat dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat semakin erat, sehingga berbagai program dan kebijakan di bidang pemasyarakatan dapat memperoleh dukungan yang optimal demi terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut berjalan aman, lancar, dan menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Barat.[]
