BANDA ACEH – Pemerintah Aceh terus mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi sawah yang dikoordinasikan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh. Hingga 21 Juli 2026, realisasi keuangan seluruh program pemulihan telah mencapai 48,48 persen.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Distanbun Aceh yang dinilai telah bekerja maksimal dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian.
Salah satu hasil nyata dari upaya tersebut adalah dimulainya kembali gerakan tanam padi di lahan yang telah direhabilitasi.
Gerakan tanam perdana pascabencana dilaksanakan di Desa Bukit Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada 5 Juli 2026 dan diresmikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga digelar di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, pada 24 April 2026 yang dihadiri Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaiman, mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Program yang sama juga telah dilaksanakan di Aceh Utara dan sejumlah kabupaten lainnya.
Menurut Nurlis, keberhasilan percepatan pemulihan lahan turut berdampak pada meningkatnya dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian. Jika pada tahap pertama bantuan yang dialokasikan sebesar Rp380 miliar, maka pada tahap kedua meningkat menjadi Rp515 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, menjelaskan bencana hidrometeorologi mengakibatkan kerusakan pada 57.485 hektare sawah di Aceh.
Dari jumlah tersebut, sekitar 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, serta 120 hektare sawah hilang.
"Saat ini optimasi lahan dan rehabilitasi yang telah maupun sedang berjalan telah mencakup sekitar 40.852 hektare. Masih terdapat sekitar 16.633 hektare lahan rusak berat dan sawah yang hilang yang memerlukan penanganan lanjutan," ujar Azanuddin.
Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, perguruan tinggi, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Kemendagri guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
Nurlis mengatakan Gubernur Muzakir Manaf menginstruksikan Distanbun Aceh agar terus bekerja maksimal dalam mendukung pemulihan sektor pertanian demi meningkatkan kesejahteraan petani yang terdampak bencana.
"Gubernur juga meminta agar komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran," katanya.
Pemerintah Aceh berharap percepatan pemulihan ini tidak hanya mengembalikan fungsi lahan pertanian, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaannya, program optimasi lahan sawah untuk kategori kerusakan ringan dialokasikan anggaran sebesar Rp155,66 miliar dengan cakupan 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Hingga kini, pekerjaan fisik telah mencapai 22.126 hektare atau sekitar 56 persen dari target.
Sementara itu, rehabilitasi sawah dengan tingkat kerusakan sedang memperoleh anggaran Rp186,04 miliar untuk penanganan 13.781 hektare di 11 kabupaten.
Progres rehabilitasi yang dikerjakan kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 4.393 hektare atau 32 persen.
Di sektor irigasi, pembangunan 641 unit irigasi perpompaan di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98,07 miliar telah terealisasi sebanyak 456 unit dengan realisasi keuangan sekitar 53,2 persen.
Selain itu, pembangunan 149 unit irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota telah mencapai sekitar 50 persen, sedangkan pembangunan 45 unit bangunan konservasi mencatat realisasi keuangan sekitar 36 persen.
Untuk mendukung distribusi hasil pertanian, pembangunan 300 unit jaringan irigasi tersier telah mencapai sekitar 78 persen atau sebanyak 235 unit telah selesai dibangun.
Sementara pembangunan 106 unit Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran Rp11,66 miliar saat ini mencatat realisasi keuangan sebesar 31 persen.
Pemerintah Aceh optimistis percepatan rehabilitasi lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung tersebut akan mempercepat pemulihan sektor pertanian pascabencana sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.[]
