BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta LPG tabung 3 kilogram bagi masyarakat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, T. Robby Irza, mewakili Sekretaris Daerah Aceh, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta instansi vertikal terkait.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan keterbatasan pasokan LPG 3 kilogram di beberapa daerah.
Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, serta penyaluran yang tepat sasaran.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
"Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kilogram dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram, sekaligus meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG 3 kilogram kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh.
Selain itu, pemerintah bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait akan meningkatkan pengawasan serta melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram agar tepat sasaran.
Pemerintah Aceh juga meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi proses pengisian BBM, memastikan kecukupan stok di seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.
Selain itu, Pertamina diminta meningkatkan kualitas layanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser atau nozzle, terutama pada jam-jam sibuk.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengisian BBM, mengurangi antrean kendaraan, serta mencegah antrean meluas hingga mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Pemerintah Aceh juga meminta Pertamina menyampaikan laporan secara berkala mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan.
Di akhir rapat, Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta bersama-sama mendukung penyaluran energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[]
