 |
| Presiden Prabowo menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/7/2026). (Foto: BPMI Setpres) |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah menata dan mengelola kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, Danantara bukan sekadar lembaga pengelola aset negara, melainkan instrumen strategis untuk mengonsolidasikan seluruh kekayaan nasional agar menjadi cadangan kekuatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.
"Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, dan dikelola dengan baik. Ini menjadi cadangan, menjadi energi untuk masa depan Indonesia, bagi anak, cucu, dan cicit kita," ujar Prabowo.
Presiden mengungkapkan, Danantara saat ini mengelola aset dengan nilai lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika Serikat. Menurutnya, pembentukan dana kedaulatan tersebut merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki mekanisme terintegrasi dalam mengelola aset negara.
"Alhamdulillah, untuk pertama kali dalam sejarah kita memiliki dana kedaulatan ini. Nilai asetnya lebih dari seribu miliar dolar. Selama ini sebagian kekayaan negara sering tidak bisa kita pantau secara optimal," katanya.
Reformasi BUMN Terus Dipercepat
Selain membentuk Danantara, pemerintah juga terus melakukan reformasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Prabowo mengungkapkan, selama ini terdapat 1.077 BUMN yang berkembang hingga memiliki banyak anak, cucu, bahkan cicit perusahaan sehingga tata kelolanya menjadi semakin kompleks.
Karena itu, pemerintah melalui Danantara melakukan langkah penataan dengan menutup, menggabungkan (merger), dan mengonsolidasikan sejumlah perusahaan pelat merah.
"Hingga 31 Juli, sebanyak 250 BUMN telah ditutup, dikonsolidasikan, atau digabungkan," ungkap Presiden.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat terus disederhanakan hingga sekitar 350 perusahaan pada akhir 2026 agar pengelolaan menjadi lebih efisien, transparan, dan produktif.
Efisiensi Capai Rp50 Triliun
Prabowo menegaskan, konsolidasi tersebut telah menghasilkan efisiensi yang signifikan bagi keuangan negara. Hingga saat ini, penutupan dan penggabungan 250 BUMN mampu menghemat biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berbagai komponen pengeluaran rutin, seperti gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, listrik, transportasi, hingga berbagai kegiatan operasional lainnya.
"Dengan ditutupnya 250 BUMN, biaya rutin yang berhasil dihemat mencapai Rp50 triliun. Itu berasal dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, listrik, transportasi, rapat kerja, dan berbagai biaya operasional lainnya," jelasnya.
Presiden optimistis nilai efisiensi tersebut masih akan terus meningkat seiring berlanjutnya proses restrukturisasi BUMN hingga akhir tahun.
"Saya kira pada 31 Desember angka penghematan ini bisa meningkat, bahkan mendekati Rp70 hingga Rp80 triliun. Saya mengapresiasi kerja keras pimpinan Danantara dalam menjalankan reformasi ini," pungkas Prabowo.[]
