 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Foto: BPMI Setpres/Rusman |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus membenahi tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai celah yang selama ini menyebabkan kebocoran kekayaan negara.
Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi distorsi serius dalam sistem perekonomian.
Menurutnya, kekayaan negara dalam jumlah sangat besar terus mengalir ke luar negeri akibat berbagai praktik yang merugikan kepentingan nasional.
"Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan, ribuan triliun rupiah atau ratusan miliar dolar setiap tahun melalui praktik-praktik under invoicing, pemalsuan laporan perdagangan, transfer pricing, hingga penyelundupan," ujar Prabowo.
Ia menilai praktik-praktik tersebut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencederai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Hal-hal seperti ini sungguh tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita," tegasnya.
Presiden menambahkan, persoalan tersebut bukan sekadar berdasarkan data pemerintah, melainkan juga didukung oleh temuan berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, kondisi tersebut telah lama diketahui oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
"Ini bukan data dari kita. Ini data internasional, termasuk dari PBB. Semua pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri, mengetahui persoalan ini," katanya.
Sebagai contoh, Prabowo menyinggung paradoks yang pernah terjadi ketika Indonesia, sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, justru mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu kehilangan minyak goreng. Itu sesuatu yang tidak masuk akal," ujarnya.
Pemerintah Bertekad Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara
Prabowo menegaskan pemerintah memiliki mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Ia menilai kebocoran kekayaan negara dalam jumlah besar tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kita dihadapkan pada persoalan yang sangat besar dan sangat vital. Jika kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia terus dibiarkan keluar, kita bisa membayangkan seperti apa nasib bangsa ini ke depan," katanya.
Presiden juga mengungkapkan bahwa dalam 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai berhasil ditangani.
"Saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah. Dan kita patut bersyukur karena dalam kurun waktu ini sudah banyak persoalan yang berhasil kita selesaikan. Perhitungan terakhir menunjukkan lebih dari 108 hingga 110 persoalan strategis telah diselesaikan dalam satu tahun lebih atau 18 bulan pemerintahan kita," ungkapnya.
Mengakhiri arahannya, Prabowo menegaskan pembenahan tata kelola ekonomi akan terus dilakukan secara konsisten.
Pemerintah, kata dia, tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional karena hanya akan menggerus kekayaan negara dan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah akan terus bekerja memperbaiki tata kelola ekonomi agar seluruh kekayaan bangsa benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tegas Presiden.[]
