Sekda Aceh Dorong Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Editor: Syarkawi author photo

 

M. Nasir
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh

LANGSA – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah sebagai langkah strategis mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Hal tersebut disampaikan M. Nasir saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).

Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh itu mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana." 

Menurut M. Nasir, tema tersebut menjadi fondasi penting dalam membangkitkan perekonomian Aceh setelah terdampak bencana.

"Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh," ujar M. Nasir.

Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi daerah sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan. 

Karena itu, ia meminta TPID kabupaten/kota tidak hanya bersikap responsif saat terjadi kenaikan harga, tetapi juga membangun sistem yang lebih preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, serta penguatan cadangan pangan.

"Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan," tegasnya.

Di bidang digitalisasi, Sekda Aceh juga mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). 

Menurutnya, pemanfaatan sistem pembayaran digital dan transaksi non-tunai tidak hanya meningkatkan efisiensi serta transparansi tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

"Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan," katanya.

M. Nasir berharap pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang dapat diterjemahkan menjadi program-program konkret dan terukur dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta seluruh perbankan yang terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.

"Melalui sinergi ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascabencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera," tutup M. Nasir.[]

Share:
Komentar

Berita Terkini